KupangTimurInsight, Kupang – Polemik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru. Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), Eurico Guterres, S.E., M.M., bersama jajaran pengurus secara resmi mengadukan akun media sosial berinisial “DT” ke Polda NTT, Senin (08/06/2026).
Pengaduan tersebut dilakukan setelah beredarnya unggahan di salah satu grup Facebook yang menuding adanya yayasan yang dikendalikan oleh “oknum eks Tim-Tim” yang menguasai distribusi Program MBG dari hulu hingga hilir. Dalam unggahan tersebut tertulis, “KAJATI AYO TANGKAP. DI NTT PARA MAFIA TITIK MBG DAN MAFIA YAYASAN MONOPOLI HULU SAMPAI HILIR ADALAH OKNUM EKS TIM2.”
Eurico Guterres menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Polda NTT bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan untuk berdiskusi dan meminta penjelasan terkait isu yang berkembang di media sosial.
“Kami datang ke Polda bukan untuk aksi, tetapi untuk silaturahmi, berdiskusi, dan tukar pikiran dengan teman-teman di Polda tentang isu-isu yang cukup liar di media sosial,” ujarnya.
Menurut Eurico, penggunaan istilah “oknum” dalam narasi tersebut justru membangun persepsi negatif terhadap seluruh komunitas eks Timor Timur di NTT.
“Jika sudah membicarakan oknum, orang selalu berlindung di balik kata itu. Tetapi masalahnya, narasi yang dibangun seolah-olah oknum-oknum eks Tim-Tim menguasai program MBG dari hulu sampai hilir. Ini sama halnya dengan menggiring opini untuk membuat orang membenci kami,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan logika dari tuduhan tersebut. Menurutnya, apabila benar ada mafia yang menguasai Program MBG, maka mustahil tidak diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaannya.
“Apakah mereka semua tutup mata? Ini tidak masuk akal,” katanya, merujuk pada peran gubernur, bupati, wali kota, aparat kepolisian, TNI, hingga pemerintah desa.
FKPTT meminta kepolisian menelusuri dan memanggil pihak yang menyebarkan informasi tersebut agar dapat memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Tolong Pak Polisi bantu kami cari siapa yang bicara di media sosial itu. Jika benar, kenapa tidak sebut nama saja? Katakanlah oknum yang dimaksud itu Eurico Guterres, misalnya. Supaya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan KPK bisa memanggil saya untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.
