Ia menegaskan bahwa komunitas eks Tim-Tim terdiri dari berbagai latar belakang profesi yang selama ini hidup dan bekerja di NTT.
“Jangan karena perbuatan satu dua orang, semua nama rusak. Organisasi yang saya pimpin mewadahi eks Tim-Tim. Jangan giring opini yang belum tentu benar tapi mengundang kebencian,” katanya.
FKPTT juga meminta agar pihak yang menyebarkan informasi tersebut dipanggil ke Polda NTT dan memberikan penjelasan di hadapan publik apabila tidak dapat membuktikan tuduhannya.
“Jika dia tidak bisa membuktikan, dia harus minta maaf. Supaya masyarakat eks Tim-Tim di NTT tahu bahwa tuduhan itu tidak berdasar,” tambah Eurico.
Dalam kesempatan tersebut, Eurico juga menyinggung kondisi politik nasional. Ia menyebut masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Belu, telah memberikan dukungan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
“Orang NTT tidak tersinggung karena kami menaruh harapan besar kepada Presiden. Maka, jangan rusak nama baik beliau. Narasi hoaks ini seolah-olah oknum tersebut adalah orang-orang dekat Presiden. Siapa orang dekat Presiden di sini? Kalau ada, panggil supaya nama Presiden tidak tercoreng,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Presiden telah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Mau dekat saya atau tidak, kalau ada masalah hukum, proses.”
Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), Eurico Guterres, S.E., M.M. Foto: Dok. Yanto/
Karena itu, ia meminta agar stigma terhadap masyarakat eks Tim-Tim dihentikan agar tidak mengganggu pelaksanaan Program MBG yang dinilai memiliki tujuan baik bagi masyarakat.
Meski datang dengan pendekatan persuasif, Eurico turut menyoroti penanganan sejumlah kasus yang menurutnya belum mendapat perhatian maksimal, termasuk kasus keracunan makanan dan penangkapan sejumlah kepala daerah terkait dugaan korupsi.
“Pak Presiden bilang ikan busuk dari kepala. Kalau kepalanya sudah kena, kenapa aparat masih takut? Kenapa masih menunggu laporan? Dapur-dapur itu sudah diperbaiki atau belum?” tanyanya.
Ia memastikan masyarakat tidak akan mengambil tindakan di luar hukum dan tetap mempercayakan proses penanganan kepada aparat.
“Kami sudah bilang ke polisi, kalau kami cari sendiri, itu melawan hukum. Kami percaya pada aparat kepolisian kita yang luar biasa. Tugas polisi siber adalah menelusuri informasi supaya masyarakat tahu mana yang benar dan salah,” ujarnya.
Namun demikian, Eurico mengingatkan bahwa apabila persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami datang bukan untuk demo. Tapi kalau sampai tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menyampaikan surat pemberitahuan untuk aksi dengan jumlah yang lebih besar lagi,” pungkasnya.
