KupangTimurInsight, Kupang – Sejumlah aktivis, akademisi, jurnalis, dan pegiat literasi menggelar diskusi bertajuk “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan” sekaligus bedah buku Reset Indonesia di Aula St. Hendrikus, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi WALHI NTT, Diam Kreatif, PIKUL, Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira, serta sejumlah mitra lainnya. Diskusi digelar sebagai ruang refleksi terhadap makna kemerdekaan sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan, demokrasi, lingkungan, ketimpangan, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dandhy Laksono selaku penulis riset Indonesia sekaligus sutradara film Pesta Babi, Yovensius S. Nonga selaku Direktur WALHI NTT, Torry Kuswardono selaku Direktur Eksekutif PIKUL, Maximianus Ardon Bidi selaku dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira, Novemy Leo dari Pos Kupang, serta Benaya Harobu selaku penulis riset dan videografer.
Dandhy Laksono menyoroti sejumlah persoalan struktural di Indonesia, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah, ketahanan pangan, biodiversitas, sistem politik, hingga perlindungan sosial.
Menurut Dandhy, persoalan agraria harus menjadi salah satu perhatian utama. Masyarakat yang memiliki tanah, kata dia, seharusnya tidak kehilangan akses terhadap tanah hingga akhirnya menjadi buruh.
“Orang kalau punya tanah, dia siap-siap jadi buruh,” kata Dandhy.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga biodiversitas dalam pengelolaan dan redistribusi tanah. Menurutnya, kebijakan agraria tidak hanya berbicara mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga harus mempertahankan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.
Dandhy turut mengkritik sistem pertanian yang dinilai semakin membuat petani bergantung pada kebutuhan produksi industri, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan.
“Pertanian dulu adalah gratis, dan sekarang pertanian dan investasi harus beli benih, harus beli pupuk,” ujarnya.
Selain persoalan agraria dan pertanian, Dandhy mengusulkan gagasan Universal Basic Income (UBI) sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial.
“Kami punya usul tentang universal basic income. Sudah tidak usah berhenti bagi-bagi bansos, PKH, dan segala macam,” katanya.
Menurut Dandhy, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Setelah cukup dijamin, pendidikan itu pasti kita akan menaikkan kualitas,” katanya.
Dandhy juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut gagasan mengenai federalisme dan penguatan kewenangan daerah mulai kembali menjadi pembicaraan.
“Daerah-daerah federalis ini sudah mulai menjadi mainstream,” ujarnya.
