Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya melihat wilayah dari perspektif ekonomi dan investasi. Kondisi sosial, budaya, serta lingkungan juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.
Ia menambahkan, NTT menghadapi tantangan berupa krisis lingkungan, perubahan iklim, serta tekanan pembangunan. Pengembangan pariwisata dan kawasan konservasi, termasuk kawasan Komodo, juga harus memastikan perlindungan ekosistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Pembangunan harus melihat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Jangan sampai investasi dan pariwisata justru mengorbankan masyarakat serta lingkungan yang menjadi sumber kehidupan,” tegasnya.
Direktur Eksekutif PIKUL, Torry Kuswardono, menilai tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi juga krisis ekonomi, lingkungan, dan perubahan global.
“Kita sekarang harus berbicara tentang demokrasi, tetapi dengan cara klimatik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan demokrasi harus dilihat secara lebih luas dengan membedakan berbagai jenis krisis yang sedang dihadapi Indonesia.
“Kalau kita gagal juga membedakan antara krisis ekonomi, krisis kepentingan, dan krisis inovasi, sesuatu yang terpisah, maka sebetulnya kita gagal mereset Indonesia,” katanya.
Menurut Torry, Indonesia juga harus mampu merespons perkembangan media sosial, perubahan global, dan regulasi global dalam membangun demokrasi.
Dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira, Maximianus Ardon Bidi, menyoroti pembangunan di NTT yang menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta dampak proyek strategis terhadap kehidupan warga.
“Kalau kita lihat bagaimana posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, di mana provinsi ini berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah, proyek strategis nasional,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas.
“Pembangunan infrastruktur harus punya jalan yang bagus, harus punya bentuk yang bagus, tetapi juga kemudian harus diukur bagaimana struktur hak masyarakat,” katanya.
Menurut Maximianus, pembangunan di wilayah sekitar proyek besar dapat menimbulkan konflik apabila masyarakat kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
“Masyarakat yang berada di sekitar wilayah penambangan itu kehilangan hak mereka atas tanah, kehilangan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan harus memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat, bukan justru menjadi pihak yang paling terdampak.
