Ia menilai Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan keragaman sosial dan geografis yang kompleks. Karena itu, sistem pemerintahan perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut.
Dandhy juga mengkritik model pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi dan proyek berskala besar. Menurutnya, pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat atas tanah, keberlanjutan lingkungan, biodiversitas, serta kepentingan masyarakat adat.
Sementara itu, penulis riset sekaligus videografer Benaya Harobu mengatakan keterlibatannya bersama Dandhy Laksono dalam perjalanan riset selama 420 hari di berbagai wilayah Indonesia membuat dirinya semakin memahami persoalan masyarakat di luar Pulau Jawa.
Benaya mengatakan sebelumnya pernah bekerja sebagai jurnalis di Malang selama sekitar 1,5 tahun. Namun, pengalaman tersebut membuatnya melihat bahwa kerja jurnalistik tidak cukup hanya menyampaikan cerita, tetapi juga perlu menghadirkan gagasan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, perjalanan riset tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan antara Jawa dan daerah lainnya. Ia menilai banyak persoalan di daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang masih sangat bergantung pada keputusan dan anggaran pemerintah pusat.
Benaya juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang menurutnya belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hal yang tadinya akan dibangun di daerah, sudah dibangun di Jawa dari puluhan tahun sampai sekarang,” katanya.
Ia juga mempertanyakan pihak yang paling mendapatkan manfaat dari berbagai proyek pembangunan, termasuk ketika pembangunan justru berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Jadi kesehatan ini buat siapa? Kita belum bicara soal pekerjaan yang juga mematikan para pekerja-pekerja,” ujarnya.
Benaya mengajak peserta melihat persoalan pembangunan dari perspektif masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk NTT. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan pemenuhan hak masyarakat.
Direktur WALHI NTT, Yovensius S. Nonga, menilai pembangunan dan investasi di Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan perlindungan lingkungan serta keberadaan masyarakat lokal.
Menurut Yovensius, berbagai kebijakan pembangunan kerap menggunakan legitimasi investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pengembangan wilayah. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kalau investasi masuk tetapi tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, sementara masyarakat yang justru menanggung dampaknya, maka investasi seperti itu perlu dikritisi,” ujarnya.
Yovensius juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap nilai, budaya, serta pengetahuan masyarakat lokal yang telah berkembang secara turun-temurun.
“Rumah-rumah masyarakat yang selama ini dianggap sebagai rumah orang miskin justru memiliki kemampuan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang tidak menentu. Pengetahuan masyarakat seperti ini seharusnya tidak diabaikan,” katanya.
