Menu ✖

Mode Gelap
SPBU Oesapa dan Liliba Sebut Stok Pertalite Aman di Tengah Antrean Kendaraan Diskusi ASTRIA INITIA di Kupang Bahas Polemik Ijazah Gibran, Batas Kewenangan MK, hingga Arah Demokrasi Indonesia FSPMI NTT Soroti RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Desak Upah Layak hingga Kepastian Kerja Konflik Agraria di NTT Tak Kunjung Tuntas, Warga Naibonat hingga Temef Desak DPRD Turun Tangan Mahasiswa Unwira Bedah Sisi Gelap Program MBG, Soroti Keracunan hingga Politik Anggaran Alumni Undana Jadi Korban Penembakan di Jayawijaya, BEM Desak Pengusutan Tuntas

Suara Mahasiswa

IMM Kota Kupang Nilai Program MBG dan KDMP Belum Menyentuh Masyarakat Kecil

badge-check


					Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/ Perbesar

Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., menilai sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Kampus Muhammadiyah Kupang, Sabtu (30/05/2026).

Menurut Wahidin, salah satu program yang perlu mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut menyerap anggaran yang besar sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetap memperoleh perhatian yang memadai.

“Program-program pemerintah harus benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Selain MBG, IMM Kota Kupang juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Wahidin menilai pengelolaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara profesional dan manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai daerah.

Ia mengkritisi tata kelola program yang menurutnya masih kurang terbuka serta perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Menurutnya, program-program pemberdayaan seharusnya dikelola secara transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

“KDMP belum terlihat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kecil. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Konflik Agraria di NTT Tak Kunjung Tuntas, Warga Naibonat hingga Temef Desak DPRD Turun Tangan

9 Oktober 2026 - 15:36 WIB

Mahasiswa Unwira Bedah Sisi Gelap Program MBG, Soroti Keracunan hingga Politik Anggaran

11 September 2026 - 16:00 WIB

Alumni Undana Jadi Korban Penembakan di Jayawijaya, BEM Desak Pengusutan Tuntas

11 September 2026 - 05:27 WIB

BEM Undana Dorong Pembebasan UKT bagi Mahasiswa Terdampak Gempa Flores

11 September 2026 - 05:14 WIB

Mahasiswa UNWIRA Soroti Ketimpangan Struktural di NTT, Kritik Tata Kelola Pemerintahan

7 September 2026 - 16:02 WIB

Trending di Suara Mahasiswa