Menu

Mode Gelap
Aliansi PERISAI NTT Aksi Tuntut Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang Resmi Berdiri, UKM Pers UM.KOE Siap Kawal Isu Rakyat Lewat Karya Jurnalistik Ketua FOKMAP-NTT: Terpilihnya Yali Faryon Membuka Ruang Persatuan Mahasiswa Papua dan Organisasi Gerakan LMID di Bawah Kepemimpinan Yali Faryon Berkomitmen Kawal Suara Rakyat dan Papua Serangan Jantung Kini Mengintai Generasi Muda NTT

Suara Mahasiswa

IMM Kota Kupang Nilai Program MBG dan KDMP Belum Menyentuh Masyarakat Kecil

badge-check


					Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/ Perbesar

Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., menilai sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Kampus Muhammadiyah Kupang, Sabtu (30/05/2026).

Menurut Wahidin, salah satu program yang perlu mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut menyerap anggaran yang besar sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetap memperoleh perhatian yang memadai.

“Program-program pemerintah harus benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Selain MBG, IMM Kota Kupang juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Wahidin menilai pengelolaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara profesional dan manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai daerah.

Ia mengkritisi tata kelola program yang menurutnya masih kurang terbuka serta perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Menurutnya, program-program pemberdayaan seharusnya dikelola secara transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

“KDMP belum terlihat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kecil. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Aliansi PERISAI NTT Aksi Tuntut Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

21 Juni 2026 - 15:21 WIB

Resmi Berdiri, UKM Pers UM.KOE Siap Kawal Isu Rakyat Lewat Karya Jurnalistik

11 Juni 2026 - 14:40 WIB

Ketua FOKMAP-NTT: Terpilihnya Yali Faryon Membuka Ruang Persatuan Mahasiswa Papua dan Organisasi Gerakan

9 Juni 2026 - 14:38 WIB

LMID di Bawah Kepemimpinan Yali Faryon Berkomitmen Kawal Suara Rakyat dan Papua

9 Juni 2026 - 14:06 WIB

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

6 Juni 2026 - 16:57 WIB

Trending di Suara Mahasiswa