Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Suara Mahasiswa

IMM Kota Kupang Nilai Program MBG dan KDMP Belum Menyentuh Masyarakat Kecil

badge-check


					Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/ Perbesar

Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., Foto:Dok Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., menilai sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Kampus Muhammadiyah Kupang, Sabtu (30/05/2026).

Menurut Wahidin, salah satu program yang perlu mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut menyerap anggaran yang besar sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetap memperoleh perhatian yang memadai.

“Program-program pemerintah harus benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Selain MBG, IMM Kota Kupang juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Wahidin menilai pengelolaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara profesional dan manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai daerah.

Ia mengkritisi tata kelola program yang menurutnya masih kurang terbuka serta perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Menurutnya, program-program pemberdayaan seharusnya dikelola secara transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

“KDMP belum terlihat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kecil. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LMID Eksekutif Kota Kupang: Kongres XII Harus Jadi Momentum Kebangkitan Gerakan Kaum Muda

8 Agustus 2026 - 04:30 WIB

Tarian Wisisi Warnai Jalanan Kupang, Aksi Galang Dana FOKMAP-NTT Tuai Simpati Warga

16 Juli 2026 - 15:28 WIB

Aliansi PERISAI NTT Aksi Tuntut Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

21 Juni 2026 - 15:21 WIB

Resmi Berdiri, UKM Pers UM.KOE Siap Kawal Isu Rakyat Lewat Karya Jurnalistik

11 Juni 2026 - 14:40 WIB

Ketua FOKMAP-NTT: Terpilihnya Yali Faryon Membuka Ruang Persatuan Mahasiswa Papua dan Organisasi Gerakan

9 Juni 2026 - 14:38 WIB

Trending di Suara Mahasiswa