Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi dan demokrasi harus berjalan secara seimbang. Menurutnya, konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi dan memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Menutup keterangannya, Wahidin menegaskan bahwa IMM Kota Kupang akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui diskusi, kajian, dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan perhatian bersama. Mahasiswa harus hadir untuk memberikan masukan, kritik, dan solusi agar setiap kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan rakyat,” tutupnya.**
Kontributor: Yanto
