Dalam analisisnya terhadap kebijakan pemerintah, Tiara menilai sejumlah kebijakan belum berpihak pada rakyat, khususnya perempuan. Ia menyinggung kebijakan efisiensi anggaran, RUU TNI, hingga program makan bergizi gratis yang dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.
“Berbagai kebijakan ini tidak pro-rakyat dan tidak pro-perempuan. Bahkan berpotensi memperparah kondisi, terutama bagi perempuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran mahasiswa sebagai kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan gender. Menurutnya, perjuangan ini harus dilakukan bersama, baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Salah satu hambatan terbesar, lanjut Tiara, adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Budaya ini kerap menempatkan perempuan hanya di ranah domestik dan sebagai pihak yang lebih rendah dibanding laki-laki.
“Perempuan sering dianggap tidak pantas berada di posisi tertentu. Ini yang membuat perempuan tidak bebas mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapat,” paparnya.
