Menu ✖

Mode Gelap
SPBU Oesapa dan Liliba Sebut Stok Pertalite Aman di Tengah Antrean Kendaraan Diskusi ASTRIA INITIA di Kupang Bahas Polemik Ijazah Gibran, Batas Kewenangan MK, hingga Arah Demokrasi Indonesia FSPMI NTT Soroti RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Desak Upah Layak hingga Kepastian Kerja Konflik Agraria di NTT Tak Kunjung Tuntas, Warga Naibonat hingga Temef Desak DPRD Turun Tangan Mahasiswa Unwira Bedah Sisi Gelap Program MBG, Soroti Keracunan hingga Politik Anggaran Alumni Undana Jadi Korban Penembakan di Jayawijaya, BEM Desak Pengusutan Tuntas

Suara Mahasiswa

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

badge-check


					Suasana Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Suasana Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang –Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang menggelar diskusi publik bertajuk “Manifestasi Pancasila di Labuan Bajo: Menjaga Keadilan Sosial dan Kedaulatan SDM Lokal di Tengah Arus Destinasi Super Premium” di Aula SMA Negeri 4 Kupang, Sabtu (06/06/2026).

Diskusi yang dimoderatori Pancratius Rosaryanto Angki tersebut menghadirkan tiga pemateri, yakni Yefta Yerianto Sabaat, S.IP., M.I.P., Febry Bintara, dan P. Peter Tan, SVD. Kegiatan diikuti anggota PERMMABAR serta sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, termasuk PERMAI Manggarai Tengah.

Ketua Panitia, Arce Ga’om, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengkaji secara kritis arah pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan posisi masyarakat lokal sebagai tuan rumah di tanah sendiri.

“Keberuntungan hanya memihak mereka yang berani menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Yefta Yerianto Sabaat menyoroti ketimpangan implementasi Sila Kelima Pancasila di Labuan Bajo. Ia mempertanyakan apakah akses terhadap ruang publik dan sumber daya telah dinikmati secara adil oleh masyarakat lokal atau justru semakin eksklusif akibat orientasi pembangunan pariwisata premium.

Menurutnya, perubahan status Labuan Bajo tidak dapat dilepaskan dari proses politik dan ekonomi yang melibatkan relasi kekuasaan antara negara, investor, dan masyarakat. Ia menilai ruang publik kini cenderung diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, sementara hak-hak masyarakat lokal semakin terpinggirkan.

“Pertanyaan mendasarnya, apakah kebijakan yang ada benar-benar berpihak pada kedaulatan SDM lokal dan keadilan sosial atau hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Febry Bintara mengkritik keras model pembangunan pariwisata yang dinilai mengarah pada bentuk kolonialisme baru. Ia menegaskan bahwa Labuan Bajo bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Konflik Agraria di NTT Tak Kunjung Tuntas, Warga Naibonat hingga Temef Desak DPRD Turun Tangan

9 Oktober 2026 - 15:36 WIB

Mahasiswa Unwira Bedah Sisi Gelap Program MBG, Soroti Keracunan hingga Politik Anggaran

11 September 2026 - 16:00 WIB

Alumni Undana Jadi Korban Penembakan di Jayawijaya, BEM Desak Pengusutan Tuntas

11 September 2026 - 05:27 WIB

BEM Undana Dorong Pembebasan UKT bagi Mahasiswa Terdampak Gempa Flores

11 September 2026 - 05:14 WIB

Mahasiswa UNWIRA Soroti Ketimpangan Struktural di NTT, Kritik Tata Kelola Pemerintahan

7 September 2026 - 16:02 WIB

Trending di Suara Mahasiswa