Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Nasional

Dari Papua ke NTT, Diskusi Filem “Pesta Babi” Bahas Dampak Proyek Nasional

badge-check


					Aktivis Mahasiswa, Febri Bintara. Foto: Dok.Febri/ Perbesar

Aktivis Mahasiswa, Febri Bintara. Foto: Dok.Febri/

KupangTimurInsight, Kota Kupang – Diskusi dan nonton bareng film “Pesta Babi” menjadi ruang refleksi kritis yang menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat, khususnya di Papua dan wilayah Indonesia Timur. Aktivis Mahasiswa, Febri Bintara, menilai forum tersebut sebagai ruang dialog progresif untuk membedah persoalan rakyat yang semakin terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan.

Menurut Febri, sejak era pemerintahan Joko Widodo hingga berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, berbagai kebijakan pembangunan seperti perluasan kawasan hutan, pembabatan hutan, hingga proyek energi telah membawa dampak serius bagi masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa kondisi yang dialami masyarakat Papua memiliki kemiripan dengan situasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini juga dihadapkan pada berbagai PSN.

“Mulai dari perluasan kawasan hutan produksi, pengembangan taman nasional, proyek energi baru terbarukan di Pulau Flores, hingga penetapan kawasan strategis nasional di Labuan Bajo, semuanya diklaim untuk kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya justru merampas tanah dan ruang hidup masyarakat serta memperparah kemiskinan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya konflik antara masyarakat dan negara. Dalam pandangannya, negara kini cenderung hadir sebagai “tuan tanah baru” yang memonopoli sumber daya untuk kepentingan korporasi besar, sehingga mempersempit akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

Febri berharap diskusi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan melahirkan langkah konkret. Ia menyinggung bentuk perlawanan masyarakat Papua yang menggunakan simbol salib sebagai bentuk penolakan terhadap PSN, serta mendorong agar gerakan serupa dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah

27 Mei 2026 - 15:27 WIB

Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang

25 Mei 2026 - 14:58 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

DPW PAN NTT Resmi Dilantik, Zulkifli Hasan Tekankan Keberpihakan pada Rakyat

15 Mei 2026 - 16:13 WIB

Trending di Politik & Hukum