Selain MBG, ia turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kehadiran KDMP berpotensi memengaruhi usaha kecil yang telah dibangun masyarakat secara mandiri.
“Kita dapat melihat di berbagai tempat, berbagai pelosok desa, ada masyarakat yang berjuang untuk kemudian mendirikan toko atau kios untuk menunjang kehidupan mereka. Tetapi ketika KDMP ini masuk, itu dapat membatasi dan bisa saja menyingkirkan usaha-usaha yang didirikan oleh rakyat itu sendiri,” tegasnya.
Ia menilai konsep koperasi sejatinya harus berorientasi pada kepentingan dan kemandirian masyarakat, termasuk membantu masyarakat memasarkan hasil produksinya.
“Kalau bicara soal koperasi, sejatinya koperasi itu dilahirkan untuk kemudian dapat membantu masyarakat, untuk kemudian mampu mendistribusikan atau menjual hasil-hasil dari masyarakat itu kepada pasar,” katanya.
Namun, ia menilai tata kelola KDMP saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut.
“Sehingga kami kira KDMP hari ini, sekali lagi saya bilang, tidak tepat pada sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan keterlibatan BEM Undana bersama organisasi mahasiswa lainnya dalam Aliansi NTT Menggugat tidak hanya didasarkan pada persoalan MBG dan KDMP.
Menurutnya, masih banyak persoalan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“BEM Undana bergabung dalam aliansi ini, kami melihat bukan saja pada dua isu tersebut. Terlalu banyak isu, terlalu banyak persoalan yang hari ini masih dihadapi oleh masyarakat,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, BEM Undana bersama organisasi kemahasiswaan di Undana memilih bergabung dalam aksi dan menyuarakan keresahan masyarakat.
“Daripada keresahan itu, kami, BEM Undana, dan juga bersama-sama dengan teman-teman Ormawa Undana memilih untuk kemudian bergabung dalam aliansi, turun ke jalan, dan menyuarakan tentang persoalan ini,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah menyadari bahwa berbagai program yang dilahirkan harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah harus sadar bahwa program yang mereka lahirkan itu tidak menyentuh akar persoalan. Yang kedua, perlu untuk kemudian diadakan evaluasi total dan kalau bisa diberhentikan saja. Karena masyarakat hari ini butuh pekerjaan, butuh pendidikan gratis. Bagaimana peran pemerintah terhadap persoalan-persoalan ini?” pungkasnya. (*)
Kontributor: Yanto
