Grace menilai pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dinilai harus mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah dengan perannya sebagai pembuat regulasi mestinya mengambil kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil menjawab masalah, bukan menjadi masalah baru,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai makna ketimpangan struktural di NTT, Grace mengartikannya sebagai persoalan yang bersifat persisten atau berlangsung secara terus-menerus.
“Ketimpangan di sini diartikan sebagai sesuatu persoalan yang masih kita cari akarnya di mana dan kapan bisa selesai tidak bisa kita prediksi, karena dia bersifat persisten, terus-menerus,” ujarnya.
Menurut Grace, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah tata kelola pemerintahan, terutama bagaimana pemerintah menjalankan peran dalam mengambil kebijakan dan keputusan.
“Bagi saya salah satu faktor utamanya adalah aspek tata kelola. Bagaimana kemudian pemerintah dengan perannya yang mengambil kebijakan, kemudian sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam mengambil keputusan, benar-benar menjawab persoalan kebutuhan yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai persoalan ketimpangan tidak semata-mata bersumber dari masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana struktur tata kelola pemerintahan dibenahi.
“Persoalannya bukan pada masyarakat itu sendiri, menurut saya, tetapi bagaimana pembenahan struktur tata kelola pemerintahan,” katanya.
Ia meyakini tata kelola pemerintahan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik.
“Saya percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan dan bertanggung jawab akan menghasilkan kebijakan yang juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Mengenai ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, ia mengatakan NTT sebenarnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat atau kelompok tertentu menyampaikan kritik tetapi justru menghadapi berbagai hambatan.
“Di NTT memang punya ruang yang cukup untuk menyampaikan hal itu, namun persoalan yang kita hadapi, kenyataan yang kita temukan adalah bagaimana teman-teman kemudian dikriminalisasi dan kemudian tidak punya akses yang sama ketika kita berhadapan dengan pemerintah,” katanya.
Meski demikian, ia meminta mahasiswa tidak bersikap pesimis. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat harusnya mengambil peran itu. Kalaupun orang tua kita tidak sampai berbicara di depan dengan lantang kepada pemerintah, kita harus optimis,” ujarnya.
“Mahasiswa harus berani untuk berbicara, dan NERAKA yang akan menjadi pembuka jalan,” tegasnya.
Ia mengatakan NERAKA berkomitmen menjadikan diskusi sebagai salah satu langkah awal perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa. Menurutnya, mempertemukan mahasiswa dengan latar belakang dan gagasan berbeda merupakan salah satu capaian penting dari forum tersebut.
“Mempertemukan gagasan dari teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, itu satu pencapaian luar biasa,” katanya.
