Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Suara Mahasiswa

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

badge-check


					Suasana Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Suasana Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang –Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang menggelar diskusi publik bertajuk “Manifestasi Pancasila di Labuan Bajo: Menjaga Keadilan Sosial dan Kedaulatan SDM Lokal di Tengah Arus Destinasi Super Premium” di Aula SMA Negeri 4 Kupang, Sabtu (06/06/2026).

Diskusi yang dimoderatori Pancratius Rosaryanto Angki tersebut menghadirkan tiga pemateri, yakni Yefta Yerianto Sabaat, S.IP., M.I.P., Febry Bintara, dan P. Peter Tan, SVD. Kegiatan diikuti anggota PERMMABAR serta sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, termasuk PERMAI Manggarai Tengah.

Ketua Panitia, Arce Ga’om, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengkaji secara kritis arah pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan posisi masyarakat lokal sebagai tuan rumah di tanah sendiri.

“Keberuntungan hanya memihak mereka yang berani menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Yefta Yerianto Sabaat menyoroti ketimpangan implementasi Sila Kelima Pancasila di Labuan Bajo. Ia mempertanyakan apakah akses terhadap ruang publik dan sumber daya telah dinikmati secara adil oleh masyarakat lokal atau justru semakin eksklusif akibat orientasi pembangunan pariwisata premium.

Menurutnya, perubahan status Labuan Bajo tidak dapat dilepaskan dari proses politik dan ekonomi yang melibatkan relasi kekuasaan antara negara, investor, dan masyarakat. Ia menilai ruang publik kini cenderung diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, sementara hak-hak masyarakat lokal semakin terpinggirkan.

“Pertanyaan mendasarnya, apakah kebijakan yang ada benar-benar berpihak pada kedaulatan SDM lokal dan keadilan sosial atau hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Febry Bintara mengkritik keras model pembangunan pariwisata yang dinilai mengarah pada bentuk kolonialisme baru. Ia menegaskan bahwa Labuan Bajo bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LMID Eksekutif Kota Kupang: Kongres XII Harus Jadi Momentum Kebangkitan Gerakan Kaum Muda

8 Agustus 2026 - 04:30 WIB

Tarian Wisisi Warnai Jalanan Kupang, Aksi Galang Dana FOKMAP-NTT Tuai Simpati Warga

16 Juli 2026 - 15:28 WIB

Aliansi PERISAI NTT Aksi Tuntut Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

21 Juni 2026 - 15:21 WIB

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

Resmi Berdiri, UKM Pers UM.KOE Siap Kawal Isu Rakyat Lewat Karya Jurnalistik

11 Juni 2026 - 14:40 WIB

Trending di Suara Mahasiswa