Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Ekonomi & Ekologi

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

badge-check


					Suasana Diskusi IMMALA Kupang. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Suasana Diskusi IMMALA Kupang. Foto: Dok. Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – ‎Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi”Kolonialisme di Zaman Kita. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat IMMALA, Lasiana, Kupang, pada Jumat (15/5/2026) malam ini, bertujuan membuka ruang refleksi kritis mahasiswa terhadap kondisi terkini di Papua.

‎Ketua IMMALA Kupang, Hironimus Klau, menyampaikan bahwa situasi di Papua saat ini mencerminkan bentuk penjajahan modern. Melalui kegiatan ini, IMMALA berupaya membuka cakrawala berpikir bersama mengenai keresahan masyarakat Papua, khususnya terkait implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digencarkan pemerintah di wilayah tersebut.

‎”Kami merasa tidak bisa diam atas apa yang terjadi di Papua. Ini adalah rasa kemanusiaan kami terhadap sesama. Film ini menjadi refleksi penting karena kebijakan pemerintah yang sering menggembor-gemborkan soal pangan dan energi, justru seolah-olah meminggirkan hak-hak masyarakat Papua. Hak-hak mereka terasa dirampas,” ujar Hironimus.

‎Ia menekankan bahwa sebagai kaum intelektual dan kritis, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak tinggal diam. Gerakan-gerakan kecil melalui ruang diskusi seperti ini dianggap penting untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

‎Hironimus juga menyoroti isu paling menonjol dalam film tersebut, yaitu pelanggaran hak-hak masyarakat adat Papua hingga merenggut nyawa. Ia mengkritik keras pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah untuk melancarkan berbagai kegiatan di Papua.

‎”Pemerintah seolah mempraktikkan sesuatu yang tidak manusiawi. Mobilisasi militer untuk kepentingan proyek hingga berujung pada kematian warga bukan lagi sekadar soal hak, tetapi sudah masuk ranah ketidakmanusiawian dan perampasan hak hidup. Ini adalah napas kolonialisme baru,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LMID Eksekutif Kota Kupang: Kongres XII Harus Jadi Momentum Kebangkitan Gerakan Kaum Muda

8 Agustus 2026 - 04:30 WIB

Tarian Wisisi Warnai Jalanan Kupang, Aksi Galang Dana FOKMAP-NTT Tuai Simpati Warga

16 Juli 2026 - 15:28 WIB

Aliansi PERISAI NTT Aksi Tuntut Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

21 Juni 2026 - 15:21 WIB

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

Resmi Berdiri, UKM Pers UM.KOE Siap Kawal Isu Rakyat Lewat Karya Jurnalistik

11 Juni 2026 - 14:40 WIB

Trending di Suara Mahasiswa