Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Politik & Hukum

DPW PAN NTT Resmi Dilantik, Zulkifli Hasan Tekankan Keberpihakan pada Rakyat

badge-check


					Foto Bersama Usai Pelantikan. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Pelantikan. Foto: Dok. Yanto/

‎Ia menambahkan bahwa landasan PAN adalah Pancasila dan moral kemanusiaan. “Cinta kami melebihi toleransi. Cinta kepada manusia, lingkungan, pohon, laut, dan hewan. PAN lahir sebagai koreksi untuk meluruskan cita-cita kemerdekaan sesuai UUD 1945 Pasal 33, yaitu ekonomi yang berkeadilan.”

‎Zulkifli mengkritik kebijakan pasar bebas selama 30 tahun reformasi yang gagal mewujudkan swasembada beras karena lebih mengutamakan hitungan makroekonomi daripada keberpihakan pada rakyat.

‎”Kami mendukung Prabowo Subianto tiga kali kalah sebelum menang, dengan komitmen berpihak pada rakyat. Contoh nyatanya harga gabah. Selama puluhan tahun, harga gabah hanya Rp4.000–Rp5.000 dengan syarat kadar air ketat, sehingga petani hanya menerima Rp3.000–Rp3.500. Saat kami berkuasa, kami naikkan harga beli di tingkat petani menjadi Rp6.500 tanpa mempersulit soal kadar air. Dampaknya? Produksi padi naik 3 persen dan stok beras kita surplus 4,2 juta ton pada 2025, hingga impor beras nol. Nilai tukar petani pun naik,” paparnya.

‎Terakhir, Zulkifli menyoroti nasib nelayan NTT. Ia menyebut harga ikan kombong di pasar hanya Rp25.000 per ember, sangat merugikan nelayan yang mengeluarkan biaya solar dan tenaga.

‎”Negara harus hadir. Kita bangun kampung nelayan, pabrik pengolahan, dan tempat pelelangan ikan. Jika ikan tidak laku, bisa disimpan. Kita bentuk Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang akan membeli ikan dengan harga acuan. Inilah yang disebut keberpihakan ekonomi,” tutup Zulkifli Hasan.**

‎Kontributor: Yanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FORSA PERS NTT Kecam Pernyataan KKJ NTT dan AJI Kupang

14 Agustus 2026 - 15:52 WIB

KPA NTT Dorong Penyelesaian Konflik dan Pengakuan Hak atas Tanah Masyarakat

8 Agustus 2026 - 09:20 WIB

Dubes Australia Apresiasi Kolaborasi Pemkot Kupang dan UNICEF dalam Penanganan Anak Zero-Dose

30 Juli 2026 - 15:52 WIB

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

GMKI Kupang Kecam Represivitas Aparat dalam Aksi Cipayung Plus, Janjikan Aksi Jilid III ‎

15 Mei 2026 - 11:17 WIB

Trending di Politik & Hukum