Sementara, salah satu peserta diskusi bernama Chelsi mengaku pernah tinggal di Papua selama kurang lebih tujuh tahun. Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya di Kota Jayapura, mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, film tersebut seharusnya tidak hanya menampilkan sisi permasalahan yang terjadi di Papua, tetapi juga menghadirkan gambaran mengenai berbagai pembangunan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
“Kalau hanya menampilkan satu sisi saja, masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang kurang utuh. Padahal ada juga pembangunan yang dirasakan masyarakat, khususnya di Jayapura. Diharapkan penyajian informasi yang lebih seimbang dapat membantu publik memahami kondisi Papua secara lebih komprehensif, baik dari sisi tantangan maupun perkembangan yang telah dicapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis FMN Tiara Mau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk perwakilan dari IAKN, UNKRIS, Undana dan Muhammadiyah atas partisipasi aktif mereka dalam nobar tersebut. Menanggapi film “Pesta Babi”, ia menyatakan bahwa pandangannya tetap sama setelah menonton untuk kedua kalinya, film ini secara gamblang menggambarkan realitas Indonesia saat ini.
“Secara praktik dan kenyataan nyata, Indonesia hari ini belum merdeka sama sekali. Kemerdekaan sejati seharusnya ditandai dengan kesejahteraan rakyat, namun hal itu belum terpenuhi,” ujar sosok yang akrab disapa Jeng Tiara.
Ia juga menyoroti bahwa di Papua, masyarakat, khususnya perempuan, mengalami penindasan berlapis akibat perampasan dan monopoli tanah. Ia menilai kekuatan film ini terletak pada kemampuannya menyadarkan dan membangkitkan kemarahan publik terhadap penggunaan alat negara seperti TNI-POLRI untuk mengamankan kepentingan kapitalisme internasional atau neoliberalisme.
Namun, Jeng Tiara juga mengkritik adanya kelemahan dalam narasi film tersebut. Menurutnya, film ini cenderung menggambarkan perampasan tanah hanya sebagai masalah internal aktor-aktor di Indonesia, tanpa mengeksplorasi akar masalah global.
“Film ini kurang menjelaskan dominasi negara-negara imperialisme, seperti Amerika Serikat, di balik Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, proyek geotermal di Flores yang didanai Bank Dunia, tidak terlepas dari agenda krisis iklim global dan kepentingan asing,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masuknya industri tambang sejak era 1960-an hingga kini juga merupakan buah dari rekomendasi negara-negara maju. “Kelemahan film ini adalah belum menyoroti bagaimana situasi global dan dominasi imperialisme memiliki dampak besar terhadap nasib masyarakat Indonesia,” tutup Jeng Tiara.*
Kontributor: Yanto
