KPA Catat 22 Lokasi Prioritas Reforma Agraria di NTT
Staf KPA Wilayah NTT, Inosentius Naitio, mengatakan bahwa KPA mencatat terdapat 22 lokasi prioritas reforma agraria di NTT yang sedang didorong untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
Dari sejumlah lokasi tersebut, KPA menyebut Temef dan Pulau Kera sebagai dua wilayah yang telah menjadi bagian dari perhatian organisasinya. KPA mendorong agar persoalan di kedua lokasi itu ditangani secara serius sehingga hak masyarakat yang terdampak konflik agraria dapat memperoleh penyelesaian.
Inosentius mengungkapkan bahwa persoalan di Temef berkaitan dengan kondisi sejumlah desa yang menurut data dan keterangan yang disampaikan KPA memiliki bagian wilayah yang sangat besar dalam kawasan hutan. Ia menyebut terdapat desa yang seluruh wilayahnya diklaim masuk kawasan hutan, sementara desa lainnya memiliki cakupan kawasan hutan sekitar 70 hingga 90 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelaah secara serius karena berkaitan langsung dengan ruang hidup masyarakat dan kepastian penguasaan tanah.
“Temef dan Pulau Kera menjadi dua lokasi prioritas yang sedang kami dorong. Persoalan di Temef perlu diperhatikan karena terdapat desa yang menurut data kami seluruh wilayahnya masuk dalam kawasan hutan, sedangkan di desa lain persentasenya mencapai 70 hingga 90 persen,” ujarnya.
KPA juga menyoroti risiko kriminalisasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. Inosentius mengingatkan bahwa persoalan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum tanpa terlebih dahulu menelusuri akar persoalannya.
Ia meminta aparat keamanan tidak memperburuk konflik dengan melakukan tindakan yang mengabaikan persoalan struktural di balik sengketa tanah. Menurutnya, diperlukan penyelesaian yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait secara proporsional.
Inosentius turut menyampaikan bahwa KPA Wilayah NTT telah menyerahkan 12 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada BPN Provinsi NTT. Ia meminta data tersebut diperiksa kembali dan ditindaklanjuti agar persoalan yang telah diidentifikasi dapat masuk dalam proses penanganan pemerintah.
Dinas Kehutanan Sebut Kewenangan Penetapan Ada pada BPKH
Perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan NTT menjelaskan bahwa penetapan dan pemantapan kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan, dengan pelaksanaan teknis di daerah melibatkan BPKH.
Karena itu, perwakilan dinas berharap BPKH turut dihadirkan dalam forum khusus agar dapat memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai batas kawasan hutan dan dasar penetapannya.
Menurut perwakilan Dinas Kehutanan, tanpa kehadiran instansi yang berwenang menetapkan dan memantapkan kawasan hutan, penjelasan mengenai persoalan batas wilayah yang dipertanyakan masyarakat belum dapat diberikan secara menyeluruh.
