Gres mengatakan NERAKA menggunakan sejumlah perspektif untuk melihat pelaksanaan MBG, salah satunya implementasi kebijakan publik. Ia menilai kompleksitas rantai pelaksanaan program dapat membuka ruang terjadinya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan.
“Rantai implementasi MBG sangat panjang, dari BGN di pusat, kemudian ke yayasan atau mitra, hingga ribuan dapur SPPG. Semakin panjang rantainya, semakin besar peluang terjadi distorsi atau implementation gap,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Gres juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus dugaan keracunan makanan, persoalan anggaran hingga keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan SPPG.
Ia juga mempertanyakan apakah keterlibatan politisi, partai politik maupun pengusaha dalam pengelolaan SPPG benar-benar ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau terdapat kepentingan lain di balik pelaksanaan program tersebut.
“Ini perlu kita lihat dari dimensi politik. Apakah kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau ada kepentingan politik dan pengumpulan modal di dalamnya?” katanya.
Gres menilai MBG juga memiliki dimensi politik karena menjadi salah satu program yang sangat melekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, popularitas program tersebut di tengah masyarakat perlu dilihat secara kritis karena pembiayaannya tetap bersumber dari anggaran negara.
“Banyak masyarakat melihat MBG sebagai makanan yang benar-benar gratis. Padahal, bahan makanan, pegawai dan seluruh pelaksanaannya dibiayai dari anggaran negara yang salah satunya bersumber dari pajak masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, mahasiswa perlu melihat program tersebut dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya menilai MBG dari sisi positifnya.
“Kita perlu melihat sisi lain dari program ini. Bukan hanya soal program yang bagus karena membantu masyarakat, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya dan apakah benar-benar sesuai dengan tujuan awal,” katanya.
Gres juga menyoroti belum meratanya pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah NTT. Ia mencontohkan masih terdapat daerah di Sumba yang menurutnya belum mendapatkan program tersebut secara merata.
“Di beberapa wilayah pelosok, program ini belum dirasakan masyarakat. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana implementasinya di masing-masing daerah,” ujarnya.
