Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Ekonomi & Ekologi

Diskusi Publik UNWIRA: Koperasi Desa Diuji antara Solusi Ekonomi dan Alat Kekuasaan

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – Diskusi publik bertajuk Koperasi Merah Putih untuk NTT: Solusi atau Ilusi? digelar di Aula St. Hendrikus UNWIRA Kupang pada Selasa (28/04/2024). Kegiatan yang terbuka untuk umum ini bertujuan mengupas secara kritis peran koperasi dalam menjawab persoalan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

‎Diskusi yang selenggarakan oleh ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (UNWIRA), tersebut menghadirkan tiga pemateri sekaligus yakni,Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) NTT, Linus Lusi, Akademisi dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UNWIRA, Emanuel Kosat, serta Direktur Bengkel APPEK, Vensensius Bureni.Yang memaparkan pandangan terkait peran koperasi dalam perekonomian NTT.

‎Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Nusa Tenggara Timur (NTT), Linus Lusi, menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang terjebak dalam solusi semu atau ilusi. Menurutnya, kehadiran negara di tengah masyarakat bertujuan untuk menghadirkan harapan nyata.

‎”Kita tidak sedang terjebak dalam solusi semu atau ilusi, tetapi kita hadir untuk menghadirkan negara dan sebuah harapan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Miriam Budiardjo mengenai sifat-sifat negara,” ujarnya.

‎Linus Lusi,menjelaskan bahwa sifat-sifat negara tersebut didukung oleh ribuan kebijakan strategis yang memiliki dimensi internasional, melibatkan pemimpin politik dan berbagai lapisan masyarakat.

‎”Kebijakan-kebijakan ini merupakan program yang memiliki dimensi internasional, di mana pasti ada keterlibatan dari pemimpin politik dan lapisan-lapisan tertentu,” jelasnya.

‎Menurut Linus Lusi , selama ini belum semua suara masyarakat terdengar secara maksimal, sehingga masih muncul pertanyaan-pertanyaan berbasis data. Oleh karena itu, kehadiran koperasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk menjembatani hal tersebut. Ia mengakui bahwa koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji secara akademis oleh para tokoh dan pendamping.

‎”Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hal tersebut sebanyak-banyaknya,” tambahnya.

‎Linus Lusi juga menyinggung soal perbandingan data dengan negara lain, namun menekankan pada konteks negara hukum Indonesia yang strukturnya sudah terbentuk. Ia mempertanyakan efektivitas budaya menabung dan ketahanan pangan yang sudah ada.

‎”Bagaimana dengan budaya menabung atau ketahanan pangan protein tumbuhan yang sudah ada? Apakah hal itu sudah berjalan baik? Pemerintah sudah banyak bekerja, dan yang terpenting adalah bagaimana hal-hal tersebut bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 02:18 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

GMKI Kupang Desak Polisi Bongkar Tuntas Kematian Fika Serwutun: Jangan Ada Rekayasa Kasus

15 Mei 2026 - 11:07 WIB

Trending di Politik & Hukum