Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Ekonomi & Ekologi

Diskusi Publik UNWIRA: Koperasi Desa Diuji antara Solusi Ekonomi dan Alat Kekuasaan

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/


‎Akademisi UNWIRA: Koperasi Desa Jangan Jadi ‘Tangan Besi’ Kapitalisme

‎Sementara itu, Akademisi dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (UNWIRA), Emanuel Kosat, mencoba membedah relasi antara koperasi dan kapitalisme.

‎”Saya akan mencoba mengambil satu judul pembahasan untuk menjawab pertanyaan mengenai relasi antara koperasi dan ‘tangan besi’ kapitalisme,” tegasnya.

‎Emanuel mengibaratkan pemimpin yang baik layaknya seorang bapak yang tidak hanya memberi kepada anaknya (rakyat/konstituen), tetapi juga mengelola aset dengan bijak. Sayangnya, ia menilai banyak pengelola yang bertindak amatir. Hal ini mengingatkan pada konsep pembagian kekuasaan (division of power) dan sejarah sosial di Inggris.

‎Ia menjelaskan bahwa koperasi lahir sebagai respons terhadap Revolusi Industri di Inggris, dipelopori oleh tokoh seperti Robert Owen. Koperasi muncul karena kapitalisme yang tak terkendali telah menghilangkan rasa kemanusiaan, di mana tetangga tidak lagi peduli pada tetangganya.

‎”Koperasi berusaha mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut,” ujarnya.

‎Namun, Emanuel menyayangkan kondisi saat ini di mana kebijakan ‘Koperasi Desa’ justru sering menampilkan wajah ‘tangan besi’. Kebijakan tersebut terasa memaksakan kehendak dan berpotensi hanya menguntungkan elit ekonomi tertinggi, mirip dengan situasi ‘Demokrasi Terpimpin’.

‎”Ini bukan lagi tentang pemberdayaan, melainkan kontrol. Kita bisa melihat bahwa figur-figur otoritas di desa-desa seluruh Indonesia sering kali tidak benar-benar hadir untuk menyejahterakan rakyat, melainkan terjebak dalam birokrasi,” kritiknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Warga Padati CFD Kupang, Sambut Kehadiran Jokowi dengan Antusias

1 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Wawali Kota Kupang Luncurkan Program PKM Berdampak 2026

30 Juli 2026 - 16:07 WIB

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

6 Juni 2026 - 16:57 WIB

FMN Kupang Bedah Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Bahas Dampak PSN di Papua dan NTT

29 Mei 2026 - 15:51 WIB

Trending di Suara Mahasiswa