Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Ekonomi & Ekologi

Diskusi Publik UNWIRA: Koperasi Desa Diuji antara Solusi Ekonomi dan Alat Kekuasaan

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/


‎Akademisi UNWIRA: Koperasi Desa Jangan Jadi ‘Tangan Besi’ Kapitalisme

‎Sementara itu, Akademisi dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (UNWIRA), Emanuel Kosat, mencoba membedah relasi antara koperasi dan kapitalisme.

‎”Saya akan mencoba mengambil satu judul pembahasan untuk menjawab pertanyaan mengenai relasi antara koperasi dan ‘tangan besi’ kapitalisme,” tegasnya.

‎Emanuel mengibaratkan pemimpin yang baik layaknya seorang bapak yang tidak hanya memberi kepada anaknya (rakyat/konstituen), tetapi juga mengelola aset dengan bijak. Sayangnya, ia menilai banyak pengelola yang bertindak amatir. Hal ini mengingatkan pada konsep pembagian kekuasaan (division of power) dan sejarah sosial di Inggris.

‎Ia menjelaskan bahwa koperasi lahir sebagai respons terhadap Revolusi Industri di Inggris, dipelopori oleh tokoh seperti Robert Owen. Koperasi muncul karena kapitalisme yang tak terkendali telah menghilangkan rasa kemanusiaan, di mana tetangga tidak lagi peduli pada tetangganya.

‎”Koperasi berusaha mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut,” ujarnya.

‎Namun, Emanuel menyayangkan kondisi saat ini di mana kebijakan ‘Koperasi Desa’ justru sering menampilkan wajah ‘tangan besi’. Kebijakan tersebut terasa memaksakan kehendak dan berpotensi hanya menguntungkan elit ekonomi tertinggi, mirip dengan situasi ‘Demokrasi Terpimpin’.

‎”Ini bukan lagi tentang pemberdayaan, melainkan kontrol. Kita bisa melihat bahwa figur-figur otoritas di desa-desa seluruh Indonesia sering kali tidak benar-benar hadir untuk menyejahterakan rakyat, melainkan terjebak dalam birokrasi,” kritiknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 02:18 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

GMKI Kupang Desak Polisi Bongkar Tuntas Kematian Fika Serwutun: Jangan Ada Rekayasa Kasus

15 Mei 2026 - 11:07 WIB

Trending di Politik & Hukum