Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Ekonomi & Ekologi

Diskusi Publik UNWIRA: Koperasi Desa Diuji antara Solusi Ekonomi dan Alat Kekuasaan

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/


‎Direktur Bengkel APPEK: Koperasi Merah Putih Masih Imajinasi Tanpa Tata Kelola Baik

‎Senada dengan kritik tersebut, Direktur Bengkel APPEK, Vensensiun Bureni, menyoroti masalah mendasar dalam implementasi koperasi saat ini. Meskipun kantor fisik dan mekanisme logistik sudah ada, ia mempertanyakan siapa sebenarnya penerima manfaat dari koperasi tersebut jika dana desa dialokasikan untuknya.

‎”Situasinya sekarang, kantor sudah ada dan mekanisme pengangkutan juga sudah berjalan. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap muncul: Jika dana desa dipotong atau dialokasikan untuk koperasi, lantas koperasi itu sebenarnya untuk siapa?” tanyanya.

‎Vensensiun menilai bahwa ‘Koperasi Merah Putih’ saat ini masih berupa imajinasi karena tata kelolanya yang belum benar. Ia khawatir ada ‘tangan tak terlihat’ yang memungkinkan kelompok elit kembali menguasai koperasi.

‎”Dampaknya, kelompok yang paling rentan akan semakin tersingkir, terutama perempuan, penyandang disabilitas, serta mereka yang gagap teknologi,” ujarnya.

‎Menurut Vensensiun, manajemen pengelolaan yang buruk akibat kurangnya pengetahuan menjadi masalah utama, diperparah oleh gesekan kepentingan di tingkat desa. Sering kali, keputusan politik sepihak dari pemerintah menentukan alokasi dana.

‎”Dana desa yang seharusnya memberdayakan masyarakat justru habis digunakan untuk biaya manajemen atau operasional tanpa bukti pertanggungjawaban yang jelas. Akibatnya, esensi pemberdayaan hilang dan hanya menyisakan pemborosan anggaran,” pungkasnya.

‎Diskusi ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada tiga pemateri dan satu moderator sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam kegiatan tersebut, serta penandatanganan berita acara oleh para pemateri.**

Kontributor: Yanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 02:18 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

GMKI Kupang Desak Polisi Bongkar Tuntas Kematian Fika Serwutun: Jangan Ada Rekayasa Kasus

15 Mei 2026 - 11:07 WIB

Trending di Politik & Hukum