KupangTimurInsight, Kupang – Solidaritas Perempuan Flobamoratas menggelar webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” pada Minggu (7/6/2026) dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan ini mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di tengah krisis iklim dan ekspansi pembangunan ekstraktif di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus menyoroti keterkaitan antara krisis iklim, ketimpangan gender, dan arah pembangunan yang dinilai belum berpihak pada kelompok rentan.
Dalam rilis yang diterima, disebutkan bahwa krisis iklim di NTT tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial yang memperdalam ketimpangan gender. Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, menurunnya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya kerawanan pangan disebut telah menambah beban kerja perawatan yang selama ini banyak ditanggung perempuan. Kondisi tersebut juga mendorong meningkatnya migrasi sebagai strategi bertahan hidup, yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam situasi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.
Rilis tersebut juga menyoroti berbagai proyek pembangunan dan investasi yang dinilai semakin memperluas penguasaan atas tanah, air, dan sumber daya alam tanpa memastikan partisipasi bermakna masyarakat terdampak. Atas nama pembangunan dan transisi energi, ruang hidup perempuan disebut semakin terdesak, sementara konflik agraria dan kerusakan ekologis terus meningkat. Perempuan yang memiliki hubungan erat dengan tanah, air, benih, dan kerja-kerja perawatan kehidupan disebut menjadi kelompok yang paling terdampak, namun kerap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut penyelenggara, penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi yang dipromosikan sebagai bagian dari solusi krisis iklim justru memunculkan kekhawatiran baru. Mereka menilai ekspansi proyek panas bumi di Flores perlu dilihat tidak hanya sebagai agenda pembangunan dan transisi energi, melainkan juga dalam kerangka keadilan ekologis dan keadilan gender. Kebijakan yang dinilai mengabaikan sejarah kebencanaan serta pengalaman masyarakat lokal dianggap berpotensi memperbesar kerentanan perempuan dan mengancam sumber-sumber penghidupan mereka.
Dalam webinar tersebut, tiga aktivis perempuan hadir sebagai pembicara. Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi menyoroti peran perempuan Flores Timur dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal dan praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengkritisi agenda transisi energi skala industri yang berkembang di Pulau Flores karena dinilai berpotensi mengancam ruang hidup perempuan apabila tidak dilaksanakan secara partisipatif. Menurutnya, kondisi tersebut semakin kompleks karena masyarakat Flores Timur masih berupaya pulih dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang menambah beban kehidupan perempuan di tingkat komunitas.
