Selain persoalan pendidikan, FMN juga mengkhawatirkan dampak program tersebut terhadap kebebasan akademik dan demokrasi kampus. Menurut Yorius, penerapan MBG dan SPPG di perguruan tinggi berpotensi membuka ruang keterlibatan unsur militer di lingkungan kampus.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi independensi ruang akademik yang selama ini menjadi bagian
penting dalam kehidupan perguruan tinggi.
FMN juga menyoroti pelaksanaan program serupa di sejumlah kampus lain, seperti di Makassar dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, pelaksanaan program tersebut melibatkan mahasiswa dan karyawan kampus sebagai tenaga pelaksana.
Menurut Yorius, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan program tidak dapat dipandang sebagai bentuk pemberdayaan semata. FMN menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan eksploitasi tenaga mahasiswa.
“Bagi kami, itu merupakan bentuk pemanfaatan tenaga mahasiswa yang perlu dikritisi secara serius,” katanya.
Lebih lanjut, Yorius menegaskan bahwa FMN tidak menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi masyarakat. Namun, organisasi tersebut mempertanyakan pelaksanaan program yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari kesalahan operasional hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Ia berpendapat bahwa program tersebut tidak boleh dijalankan dengan cara yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Pemenuhan gizi memang penting, tetapi harus dilakukan melalui kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
