KupangTimurInsight, Kupang – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang di bawah pimpinan Wahidin Sara menggelar nonton bareng (nobar) film “Tanah Air Beta” sekaligus diskusi publik Bertemakan “Menyongsong Hari Lahir Pancasila 2026” di Universitas Muhammadiyah Kupang, Sabtu (30/05/2026) malam. Acara ini menghadirkan Akademisi Fisipol Universitas Muhammadiyah Kupang,Amir S. Kiwang, S.Sos., M.Si sebagai narasumber utama,serta melibatkan sembilan penanggap dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan baik internal kampus maupun eksternal kampus seperti Farqi Pradana Kusnun, S.Pd selaku Ketua Umum Cabang PMII Kota Kupang,Putra Umbu Toku Ngundang selalu Kabid Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Kupang, Sri Sulastri Hamsa selaku Kabid PA HMI Cabang Kupang, Roby Tae selaku Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Kupang, Putra Zulkiflyn, S.Pd. selaku Ketua Umum KAMMI Daerah Kupang, Asrul selaku Perwakilan FMN cabang Kupang, Yorius Ama Makin selaku Ketua FMN Kupang, Ramli Lakat selaku perwakilan BEM Nusantara NTT serta Meki Maubanu selaku Ketua LMND Kota Kupang.
Nobar dan diskusi berjalan dengan penuh dialektika, interaktif,serta ruang dinamikanya hidup karena semua penanggap diskusi aktif dalam berdialog. Kegiatan ini juga Melibatkan kalangan mahasiswa dan Perwakilan dari organisasi kemahasiswaan serta organisasi eksternal Kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan nilai-nilai kebangsaan, menyoroti isu tanah dan identitas, serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap keadilan sosial di tengah dinamika masyarakat Nusa Tenggara Timur menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila.
Akademisi Fisipol Universitas Muhammadiyah Kupang,Amir S. Kiwang, S.Sos.Membuka diskusinya dengan kerendahan hati, menyatakan bahwa ia bukan pakar, melainkan bagian dari dunia praktis yang belajar bersama mahasiswa. Ia menekankan bahwa esensi film “Tanah Air Beta” secara sosiologis bukan sekadar tentang garis di peta, melainkan tentang “satu rumah yang aman, nyaman, dan tepat.”
“Ketika kita bicara ‘Indonesia Tanah Airku’, itu tidak boleh menjadi jimat yang kering dari nilai sosial. Rasa cinta tanah air sebagai generasi muda harus diwujudkan dalam implementasi nilai, bukan retorika kosong,” ujarnya.
Amir juga mengingatkan bahwa segala upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia tentu saja akan memunculkan konflik baru termasuk perang saudara yang berkepanjangan. “Bisa kita lihat Timor Leste hingga saat ini sejak pisah dari Indonesia belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih membutuhkan sokongan dari pihak luar seperti Australia, Portugal dan China lewat surat utang,” katanya.
Amir menegaskan posisi kritis mahasiswa sebagai anak bangsa. Ia menyatakan ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan yang zalim atau kebijakan yang represif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Menurutnya, tugas mahasiswa adalah mengawal realitas kebijakan negara agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan justru memperburuk kondisi.
Ia menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah struktural di NTT, khususnya terkait tiga isu utama: pekerja migran, akses pasar, dan kemiskinan struktural. Amir menggunakan analogi pipa bocor untuk menggambarkan solusi pemerintah yang hanya bersifat tambal sulam.
“Kemiskinan struktural butuh intervensi kebijakan, bukan dibiarkan. Bayangkan petani punya hasil melimpah, tapi jalan rusak dan akses pasar tidak ada. Pemerintah harus menyediakan transportasi, modal, dan pasar yang memadai. Selama ini, solusinya seperti menampung air dari pipa yang bocor, tanpa memperbaiki pipanya. ,” jelasnya.
Menanggapi isu nasionalisme dan kebijakan ekonomi terkini, Amir memberikan kritik tajam terhadap narasi pemimpin yang dianggap lepas dari realitas. “Saya baru melihat presiden yang pernyataannya begitu konyol, menganggap rakyat tidak perlu khawatir dengan dolar karena ‘kita tidak pakai dolar. Nasionalisme bukan nikmat yang kering. Jika pemimpin bilang cinta tanah air, tapi bawahannya korupsi dan ia diam, itu adalah kemunduran bangsa,” kritiknya.
Menutup paparannya, Amir mengajak seluruh peserta untuk tetap bersikap kritis. “Cinta tanah air bukan berarti mengorbankan segalanya tanpa arah, tetapi bagaimana kita tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemimpin, agar kebijakan tersebut benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan seluruh rakyat. Maka kita sebagai sosok-sosok yang terdidik perlu meningkatkan nalar kritis dan rasional dalam menyikapi suatu isu atau kabar tentang suatu persoalan agar tidak terjebak dengan penggiringan opini ataupun pembenaran secara subyektif,” pungkasnya.
