Ucil juga mengkritik Pemerintah Provinsi NTT. Ia menilai Gubernur NTT, Melki Laka Lena, belum memenuhi janji kampanye terkait pengentasan kemiskinan.
“Fasilitas pendidikan banyak yang tidak memadai, dan upah buruh masih di bawah UMP. Parahnya, wacana ‘merumahkan’ 9.000 P3K tanpa pengalihan profesi justru akan memperparah kemiskinan, mengingat itu adalah sumber ekonomi utama mereka. Ini bertentangan dengan dalil kampanye Gubernur,” ujarnya.
Aksi tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian dengan rencana audiensi, namun di lapangan kegiatan berlangsung dalam bentuk mimbar bebas.
Menutup pernyataannya, Ucil menyampaikan bahwa jika tuntutan tidak direspons oleh DPRD maupun pemerintah daerah, massa akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar.
“Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.
