Sementara itu, Ketua PERMMABAR, Gregorius Jehan, yang turut hadir dalam aksi, menyampaikan empat poin tuntutan tambahan.
Ia mengatakan bahwa penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi harus dicabut. Selain itu, ia juga mendesak pencabutan kebijakan suplemen karena dinilai tidak melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan dan berpotensi berdampak pada perekonomian.
“Kebijakan-kebijakan ini kami tolak karena sejak tahap perencanaan tidak ada audiensi atau keterlibatan masyarakat. Jika dilanjutkan, akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, apalagi di tengah efisiensi anggaran pendidikan,” ujarnya.
Gregorius juga menyoroti kondisi pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, di mana terdapat pelajar yang terpaksa belajar di luar kelas akibat keterbatasan fasilitas.
“Ini merupakan tamparan keras bagi siswa, khususnya untuk gedung SD dan SMP. Kondisi ini menjadi bukti nyata kegagalan pemenuhan hak dasar pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan penolakan terhadap pembatasan hak-hak buruh serta menilai pemerintah daerah semakin menjauh dari rakyat.
Terkait proses dialog, Gregorius menilai negara cenderung mengabaikan masyarakat. Oleh karena itu, aliansi menyatakan akan terus melakukan aksi hingga kebijakan tersebut ditinjau kembali.
“Kami tidak akan diam dan tidak akan dibungkam oleh kondisi apa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa akan terus berdiri bersama kaum buruh dan tani untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
“Negara hari ini lebih mementingkan kepentingan elit dibandingkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Kontributor: Yanto
