Lebih lanjut, Yuvensius menilai pendekatan konservasi yang diterapkan masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan. Pembatasan berbasis kuota, kata dia, tidak akan efektif tanpa pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, termasuk aktivitas kapal wisata massal dan investasi besar yang selama ini menjadi sumber utama tekanan ekologis.
Ia mengingatkan bahwa konservasi yang tidak berbasis keadilan berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan. “Pembatasan akses atas nama perlindungan alam, tanpa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal, justru akan memperkuat ketimpangan dan konflik sosial-ekologis,” tambahnya.
Melalui rilis tersebut, WALHI NTT mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Pemerintah juga diminta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan, serta mengendalikan secara ketat aktivitas industri yang berkontribusi terhadap tekanan lingkungan.
WALHI NTT menegaskan, pembatasan wisata tidak boleh dijadikan solusi instan atas krisis yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan itu sendiri. Tanpa perubahan mendasar, kebijakan tersebut dinilai hanya akan memindahkan masalah sekaligus memperdalam ketimpangan.
Kontributor : Yanto
