Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Ekonomi & Ekologi

Nobar dan Diskusi Film “Menolak Punah” Jadi Ruang Refleksi Isu Lingkungan di Kupang

badge-check


					Foto Bersama Usai Nobar dan Diskusi. Foto: Dok. Yanto/
Perbesar

Foto Bersama Usai Nobar dan Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

KupangTimurInsight, Kupang – Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film bertema “Menolak Punah” digelar di Kantor Yayasan PIKUL, Selasa (5/05/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama atas kondisi lingkungan yang kian terancam akibat aktivitas manusia.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Yayasan PIKUL, WALHI NTT, Sahabat Alam NTT (Shalam), dan Koalisi Kopi. Kolaborasi ini bertujuan membuka ruang dialog kritis sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu kerusakan lingkungan.

Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Horiana Yolanda dari WALHI NTT dan Radith Giantiano dari Koalisi Kopi Timor, dengan moderator Yasiintus Wasa dari Sahabat Alam NTT.

Dalam pemaparannya, Horiana Yolanda menyampaikan bahwa masyarakat saat ini sedang berada dalam sistem yang berdampak besar terhadap lingkungan.

“Saat ini masyarakat sedang ‘terjebak’ dalam sistem kapitalisme modern yang sejak proses produksi hingga distribusi telah merusak lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa siklus tersebut bahkan kembali mencemari alam, termasuk laut, seperti yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia sendiri kerap disebut sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar.

Horiana juga menyoroti pola konsumsi masyarakat yang mendorong produksi massal tidak berkelanjutan. Menurutnya, produk murah yang beredar di pasaran menunjukkan adanya rantai produksi panjang yang tidak adil.

“Barang-barang murah seperti Rp30.000–Rp35.000 menunjukkan adanya rantai produksi panjang yang seringkali melibatkan tenaga kerja yang dieksploitasi, bahkan bisa bekerja hingga 24 jam dengan upah rendah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dampak lingkungan semakin nyata, mulai dari pencemaran air dan udara akibat limbah industri hingga dampak pada rantai makanan laut.

“Sampah plastik yang masuk ke laut akan dikonsumsi ikan, lalu kembali ke manusia melalui rantai makanan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Warga Padati CFD Kupang, Sambut Kehadiran Jokowi dengan Antusias

1 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Wawali Kota Kupang Luncurkan Program PKM Berdampak 2026

30 Juli 2026 - 16:07 WIB

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

6 Juni 2026 - 16:57 WIB

FMN Kupang Bedah Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Bahas Dampak PSN di Papua dan NTT

29 Mei 2026 - 15:51 WIB

Trending di Suara Mahasiswa