Menu ✖

Mode Gelap
SPBU Oesapa dan Liliba Sebut Stok Pertalite Aman di Tengah Antrean Kendaraan Diskusi ASTRIA INITIA di Kupang Bahas Polemik Ijazah Gibran, Batas Kewenangan MK, hingga Arah Demokrasi Indonesia FSPMI NTT Soroti RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Desak Upah Layak hingga Kepastian Kerja Konflik Agraria di NTT Tak Kunjung Tuntas, Warga Naibonat hingga Temef Desak DPRD Turun Tangan Mahasiswa Unwira Bedah Sisi Gelap Program MBG, Soroti Keracunan hingga Politik Anggaran Alumni Undana Jadi Korban Penembakan di Jayawijaya, BEM Desak Pengusutan Tuntas

Ekonomi & Ekologi

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

badge-check


					Founder Komunitas Penjaga Budaya Hellong-Uibaha (KPBH), Rally M. Bistolen, S.H., M.H. Foto: Dok. pribadi/ Perbesar

Founder Komunitas Penjaga Budaya Hellong-Uibaha (KPBH), Rally M. Bistolen, S.H., M.H. Foto: Dok. pribadi/

KupangTimurInsight, Kupang – Founder Komunitas Penjaga Budaya Hellong-Uibaha (KPBH), Rally M. Bistolen, S.H., M.H., menilai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menggambarkan bagaimana masyarakat adat menghadapi kebijakan negara yang dinilai mengabaikan hak-hak mereka, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Saat diwawancarai wartawan Kupang Timur INSIGHT.com usai pemutaran film di Sekretariat KPBH, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Jumat (22/05/2026) malam, Rally mengatakan film tersebut memperlihatkan keterlibatan aparat negara dalam pembangunan PSN yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat dan ruang hidup mereka.

“Dalam film Pesta Babi ini pemerintah menggunakan para aparat TNI untuk terlibat langsung dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terjadi di Papua,” ujar Rally.

Menurutnya, isu kolonialisme modern yang diangkat dalam film masih sangat relevan hingga saat ini. Ia menilai negara masih menunjukkan sikap diskriminatif terhadap masyarakat adat, salah satunya terlihat dari belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama hampir 18 tahun.

“Hal ini karena masyarakat dianggap akan menghalangi kepentingan pemerintah untuk melaksanakan program-program strategis nasional. Melalui film dokumenter Pesta Babi, sebenarnya diceritakan bagaimana negara bertindak sebagai ‘kolonial baru’ untuk menindas masyarakatnya sendiri,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

6 Juni 2026 - 16:57 WIB

FMN Kupang Bedah Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Bahas Dampak PSN di Papua dan NTT

29 Mei 2026 - 15:51 WIB

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

Trending di Ekonomi & Ekologi