Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Ekonomi & Ekologi

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

badge-check


					Founder Komunitas Penjaga Budaya Hellong-Uibaha (KPBH), Rally M. Bistolen, S.H., M.H. Foto: Dok. pribadi/ Perbesar

Founder Komunitas Penjaga Budaya Hellong-Uibaha (KPBH), Rally M. Bistolen, S.H., M.H. Foto: Dok. pribadi/

Sementara itu, salah satu peserta diskusi, Efraim Anilan, mengaku tersentuh dengan pesan kemanusiaan yang disampaikan dalam film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Menurutnya, film tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.

“Kita belajar dari film ini bahwa ketika ada permasalahan atau kerusakan alam, maka kita sedang merusak diri sendiri karena kita hidup dari alam itu sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan orang lain,” ujar Efraim.

Ia mengatakan bagian paling membekas baginya adalah tangisan masyarakat Papua yang dianggap sebagai simbol jeritan mencari keadilan dari negara.

“Pesan yang sangat membekas adalah saya melihat dari sisi kemanusiaan. Tangisan masyarakat Papua itu bagi saya adalah bagaimana mereka meminta keadilan dari pemerintah itu sendiri,” jelasnya.

Efraim juga menilai film tersebut relevan dengan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat, seperti penebangan pohon, pembakaran lahan, hingga krisis air dan pangan.

“Harapan saya, pemerintah lebih giat lagi melihat permasalahan yang terjadi. Jangan menduakan masyarakat lokal. Pemerintah sebagai wadah tertinggi harus bertanggung jawab melihat masyarakat yang dianggap rendah tanpa menduakan mereka karena mereka adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia,” tutup Efraim.

Kontributor: Yanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

Harga Bahan Pokok di Kupang Naik, Pemkot Pastikan Stok Tetap Aman

14 Mei 2026 - 16:11 WIB

Yayasan Kaya Tene Gelar Nobar dan Diskusi Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”

9 Mei 2026 - 16:48 WIB

Trending di Ekonomi & Ekologi