Menu

Mode Gelap
Ketua BEM Undana Kupang Soroti Program Pemerintah dan Dampaknya bagi Masyarakat Kordum Aliansi NTT Menggugat Tegaskan Tolak MBG dan KDMP Aliansi NTT Menggugat Soroti Sejumlah Persoalan di Kupang Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan

Nasional

Aliansi NTT Menggugat Soroti Sejumlah Persoalan di Kupang

badge-check


					Pelaksanaan Aksi . Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Pelaksanaan Aksi . Foto: Dok. Yanto/

Ia juga mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran terkait berbagai pidato yang disampaikan.

“Hari ini juga kita cek di bawah pemerintahan fasis Prabowo-Gibran, kawan-kawan. Berbagai macam pidato yang disampaikan adalah pidato-pidato yang tidak pernah membebaskan rakyat. Pidato yang membuktikan bahwa Prabowo telah gagal memimpin bangsa ini, kawan-kawan,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah krisis yang terjadi, amarah rakyat sudah tidak bisa dibendung. Ia menilai masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya, namun justru dibubarkan oleh alat-alat negara.

“Kita tahu masyarakat di Pati, masyarakat Papua telah berjuang untuk menuntut hak-hak demokratisnya. Tapi di tengah perjuangan itu, Prabowo menggunakan kaki tangannya, dalam hal ini TNI dan Polri, menghadang kawan-kawan kita di sana,” katanya.

“Bahkan, kawan-kawan kita, keluarga yang ada di Pati, mengalami intimidasi pembungkaman. Itu yang dilakukan adalah oleh alat-alat negara. Makanya hari ini, tidak ada kata lain bahwa kepercayaan dari rakyat terhadap pemimpin hari ini tidak ada lagi, kawan-kawan,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah.

“Berbagai macam hubungan internasional, nasional, ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo-Gibran hari ini justru diikuti oleh pemimpin-pemimpin provinsi hari ini, kawan-kawan,” katanya.

Khusus di NTT, ia menyoroti pemerintahan Melkianus Laka Lena.

“Kita cek hari ini, khususnya di NTT, di bawah pemerintahan Melkianus Laka Lena, di tengah kelangkaan BBM, minyak tanah, harga kebutuhan pokok rakyat naik, kawan-kawan. Tetapi Melki Laka Lena justru melarang Pergub Nomor 13 yang melarang rakyat untuk mengisi BBM di Pertamina, kawan-kawan,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak melihat kondisi masyarakat yang tidak mampu membayar pajak kendaraan.

“Artinya bahwa Melki Laka Lena tidak melihat pada kondisi rakyat tidak mampu membayar pajak kendaraan. Tetapi Melki Laka Lena justru mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan untuk terus memaksa rakyatnya tunduk pada kekuasaannya,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketua BEM Undana Kupang Soroti Program Pemerintah dan Dampaknya bagi Masyarakat

27 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Kordum Aliansi NTT Menggugat Tegaskan Tolak MBG dan KDMP

27 Agustus 2026 - 15:27 WIB

Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan

21 Agustus 2026 - 00:01 WIB

Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita

15 Agustus 2026 - 05:24 WIB

Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir

15 Agustus 2026 - 03:20 WIB

Trending di Nasional