Selain itu, Resno mempertanyakan persoalan akses pengemudi untuk masuk ke Pelabuhan Tenau Kupang.
“Oke teman-teman, hari ini juga saya ingin menyampaikan yang menjadi pertanyaan untuk para aparat militer dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, kita melihat bersama bahwa teman-teman kita driver ketika masuk di Pelabuhan Tenau Kupang, yang masih tidak diizinkan untuk masuk, teman-teman,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut hingga kini masih menjadi pertanyaan karena belum jelas dasar larangan bagi pengemudi untuk masuk menjemput penumpang.
“Itu sampai hari ini yang masih menjadi pertanyaan bahwa atas dasar apa orang-orang sekitar situ untuk melarang driver untuk masuk menjemput penumpang di bawah,” katanya.
Ia mengatakan kondisi tersebut menyulitkan masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi.
“Yang menjadi kasihan, teman-teman, ada bapak-bapak, ada mama-mama, atau anak-anak kecil. Ada anak-anak kuliah yang membawa barang, tetapi biaya mereka tidak cukup untuk membayar taksi yang ada di situ, atau untuk membayar orang-orang yang ada di situ untuk antar ke tempat mereka,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan belum adanya tindak lanjut dari pihak terkait.
“Tetapi sampai hari ini, belum ada tindak lanjut dari, atau belum ada tindakan dari Polri, atau dari Polresta Kota Kupang, atau dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur, untuk bagaimana bisa melarang atau bisa mengizinkan masyarakat, masyarakat atau driver atau yang dikatakan maksim untuk bisa masuk di Pelabuhan, teman-teman,” katanya.
“Ini yang perlu dipertanyakan, atas dasar apa masyarakat-masyarakat di sekitar itu sehingga mereka bisa melarang bahwa driver tidak bisa masuk untuk menjemput penumpang di tempat itu, teman-teman,” lanjutnya.
Ia kemudian membandingkan biaya taksi dengan biaya yang dikenakan driver atau maksim.
“Satu hal yang kita perlu tahu, teman-teman, bahwa harga maksim dengan harga taksi sangat berbeda jauh, teman-teman. Ketika harga taksi dari Pelabuhan sampai di Penfui, itu ada yang harga Rp150 paling kurang, teman-teman,” ujarnya.
“ Tetapi kalau kita bandingkan dengan harga driver atau harga maksim, itu kurang dan lebih Rp90 atau Rp80, teman-teman. Itu yang patut dipertanyakan pada hari ini untuk aparat militer atau untuk pemerintah masyarakat Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.
Aksi kemudian ditutup dengan seruan, “Hidup mahasiswa. Hidup rakyat.”
