Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Nasional

Diskusi Santai “Feminisme dan Sejarah Perjuangan Perempuan”

badge-check


					Foto bersama usai diskusi. Foto:Dok. Yanto/ Perbesar

Foto bersama usai diskusi. Foto:Dok. Yanto/

Ia melanjutkan bahwa dari akumulasi tersebut muncul pengumpulan modal dan harta kekayaan yang kemudian memicu perubahan struktur keluarga dari sistem matriarkal menjadi patriarkal. Dalam konteks kerja di masa itu, peperangan sering terjadi dan pihak yang kalah dijadikan budak. Ketika pekerjaan kasar diambil alih budak, perempuan kemudian disingkirkan ke ranah domestik, sementara laki-laki mengklaim diri sebagai penguasa.

“Di sanalah mulai tercipta relasi kerja yang timpang, perempuan tersingkir ke dapur, dan konsep kenegaraan mulai terbentuk,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sejak saat itu muncul pola pikir yang mendiskreditkan perempuan akibat pemutarbalikan sejarah tersebut.

Febri kemudian mengajak peserta melihat sosok R.A. Kartini. Menurutnya, Kartini tidak harus dipanggil dengan gelar “Raden Ajeng” karena gelar tersebut justru merupakan simbol penindasan yang ia sadari.

“Pada masa kolonial, perempuan bahkan dilarang sekolah. Dunia seperti tidak menyediakan ruang bagi perempuan akibat stigma yang terbentuk sejak zaman feodal dan kolonial,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi di Eropa, di mana perempuan kerap dicap sebagai penyihir untuk menakut-nakuti agar tetap berada di ranah domestik.

“Narasi ‘kamu adalah milikku’ itu bentuk nyata hegemoni patriarki. Kartini menolak gelar bangsawan karena ia tidak mau tunduk pada sistem yang menindas,” jelasnya.

Dampak dari sistem tersebut, lanjutnya, masih terasa hingga hari ini, terutama dalam diskriminasi upah. Perempuan yang bekerja dengan jam kerja sama sering kali mendapatkan upah lebih rendah.

“Ini yang kita lihat sebagai bentuk penindasan ganda terhadap perempuan,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena budaya patriarki masih dipertahankan, seolah-olah perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki.

“Padahal perempuan bekerja di ladang yang sama, dengan jam kerja yang sama. Tapi kenapa upahnya berbeda dan selalu ditempatkan di posisi bawah?” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan di ranah politik dan budaya, termasuk persoalan warisan.

“Kenapa perempuan tidak mendapat warisan, padahal statusnya sama sebagai anak dan sama-sama manusia? Ini jelas bentuk hegemoni kekuasaan patriarki,” jelasnya.

Ironisnya, dalam sistem patriarki, laki-laki pun turut menjadi korban. Mereka dituntut untuk selalu kuat dan tidak boleh mengekspresikan emosi.

“Padahal itu adalah sifat alami manusia,” tambahnya.

Di akhir pemaparan, ia melemparkan pertanyaan reflektif kepada peserta diskusi:

“Apakah penindasan terhadap perempuan itu diciptakan oleh sistem, atau hanya oleh cara berpikir kita sendiri?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan

21 Agustus 2026 - 00:01 WIB

Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita

15 Agustus 2026 - 05:24 WIB

Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir

15 Agustus 2026 - 03:20 WIB

Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

14 Agustus 2026 - 16:41 WIB

KPA NTT Dorong Penyelesaian Konflik dan Pengakuan Hak atas Tanah Masyarakat

8 Agustus 2026 - 09:20 WIB

Trending di Ekologi