Namun pernyataan Apindo soal mendorong mahasiswa menjadi pengusaha menuai kritik tajam dari akademisi FISIP Undana, Ernestus Holivil.
Ernestus menilai narasi “semua harus jadi pengusaha” adalah penyederhanaan yang berbahaya di tengah krisis perlindungan pekerja.
“Saya tidak mengajar mahasiswa untuk sekadar menjadi pengusaha. Saya mengajar mereka untuk berpikir kritis. Indonesia bukan negara yang bisa dilihat semata dari logika kapital,” katanya.
Ia menyoroti model kerja digital seperti pengemudi ojek online yang bekerja siang malam, tetapi tetap tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang jelas.
“Orang bekerja tanpa batas waktu, tetapi negara seolah menutup mata. Ini bukan sekadar soal kerja, ini soal martabat manusia,” tegasnya.
Ernestus juga mengkritik praktik ketenagakerjaan sektor informal, termasuk pekerja warung yang kerap bekerja tanpa jaminan upah layak dan perlindungan.
Tak hanya itu, ia menyinggung minimnya akses tenaga kerja lokal terhadap lapangan pekerjaan, termasuk di kawasan wisata premium seperti Komodo.
“Negara sering bersembunyi di balik alasan skill dan kompetensi. Padahal masalah utamanya adalah kesempatan kerja. Kalau akses ditutup, bagaimana tenaga lokal bisa tumbuh?” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, mengingat banyak pekerja Indonesia masih rentan eksploitasi dan belum mendapat perlindungan yang layak.***
Kontributor: 7unro
