Hironimus Klau,mempertanyakan logika pelibatan aparat keamanan dalam urusan sosial. “Yang terjadi hari ini, TNI-Polri malah mengurus dapur, bahkan DPR yang memiliki anggaran SPPG paling banyak. Ini menunjukkan arah kebijakan yang keliru,” ujarnya.
Melalui Aliansi PERISAI-NTT, Hironimus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur untuk membuka hati dan mata terhadap persoalan nyata yang terjadi di lapangan, serta mengambil sikap tegas terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Selain isu nasional, Hironimus juga mendesak pihak kepolisian terkait kasus dugaan korupsi dana Seroja di Kabupaten Malaka yang telah mangkrak sejak tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa Polres Malaka sebenarnya telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Polda NTT, namun hingga kini tidak ada proses penanganan lebih lanjut dari tingkat provinsi.
”Maka melalui Aliansi PERISAI-NTT, kami meminta agar proses hukum kasus korupsi dana Seroja ini segera dipercepat. Jangan biarkan kasus ini terus terbengkalai dan mengorbankan hak-hak masyarakat Malaka,” menutup orasinya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTT, Sahrul Sukwan, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan hari ini merupakan respons langsung terhadap berbagai krisis yang menimpa rakyat Indonesia. Ia menyatakan bahwa generasi muda bangsa kini harus menghadapi warisan krisis ekonomi-politik yang berakar dari krisis overproduksi sejak 2008, yang kemudian meluas menjadi krisis keuangan global dan menyeret umat manusia ke dalam jurang penderitaan mendalam.
Sahrul Sukwan, menjelaskan bahwa situasi tersebut berdampak fatal bagi negara-negara seperti Indonesia, yang tidak hanya dilanda krisis overproduksi, tetapi juga krisis energi akibat perang proksi Israel Vz Iran yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Konflik ini menyebabkan Selat Hormuz tersumbat, menahan sekitar 12 juta barel minyak bumi per hari atau setara dengan 11,5% permintaan global. Akibatnya, Indonesia yang tidak memiliki industri nasional kuat dan modal untuk bersaing di tingkat internasional terpaksa mengikuti kebijakan imperialisme karena luasnya monopoli tanah di pedesaan.
