Hal ini, menurut Sahrul Sukwan, terbukti ketika baru 100 hari menjabat, pemerintahan Prabowo-Gibran langsung menggelar KTT BRICS sekaligus menjalin hubungan mesra dengan Amerika Serikat. Keduanya menyepakati perjanjian resiprokal sebesar 19,8%, yang artinya Indonesia wajib membeli komoditas AS senilai Rp19,8 triliun. “Di tengah kampanye efisiensi anggaran, Prabowo-Gibran justru menggelontorkan uang demi kesepakatan yang sangat membunuh rakyat Indonesia,” kritiknya. Ia juga menyoroti instruksi pengiriman pasukan perdamaian buatan Donald Trump sebagai bagian dari ketergantungan tersebut.
Ia menutup orasinya dengan menyinggung kondisi di pedesaan yang tak kalah memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa kaum tani hari ini terus dihadapkan pada realitas perampasan dan monopoli tanah yang kian meluas, menjadikan reforma agraria bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi kelangsungan hidup rakyat kecil.
Berikut tuntutan Aliansi secara nasional dan Daerah:
Tuntutan Nasional:
1.Hentikan dan turunkan Harga BBM,dan Harga bahan pokok rakyat
2.Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah
3.Perbaiki Defisit APBN dan hentikan pemborosan angaran untuk program populis Prabowo-Gibran (MBG,KOPDES)
4.Sahkan UU perampasan aset korupsi dan UU masyarakat adat
5.Cabut UU Polri dan kembalikan TNI ke barak
6.Tolak sekolah rakyat dan alokasi secara substansial angaran 20%pendidikan
7.Cabut dan tinjau kembali inpres nomor 1 Tahun 2025
8.Berikan upah yang layak untuk kesejahteraan guru honorer
Tuntutan Daerah:
1.Usut tuntas dan tindak tegas pelaku mafia BBM di NTT
2.Hentikan seluruh rencana pengosongan dan pembongkaran lapak terhadap masyarakat Civic center
3.Jamin relokasi layak untuk masyarakat Sivicsenter
4.Cabut SK 946 tahun 2014 tentang alih fungsi cagar alam menjadi taman nasional
5.Cabut SK 357 tahun 2016 tentang penetapan hutan adat di Amanuban menjadi hutan produksi
6.Perdayakan Program PKBM
7.Mendesak Polri untuk memberikan kewenangan penyidikan terhadap 14 Polsek di TTS
8.Tertibkan perusahaan di NTT serta berikan upah yang layak untuk buruh
