KupangTimurInsight, Kupang— Ikatan Mahasiswa Pelajar Satar Mese (IMPS) Kupang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi bertema “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Moza Cafe Kupang, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi sejumlah pihak, di antaranya Jubi Id., Pusaka, Watch Doc, Ekopedia Indonesia Baru, Greenpeace, serta organisasi mahasiswa. Acara ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap isu kolonialisme modern, khususnya yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan di Papua serta wilayah lain di Indonesia.
Diskusi dan nobar berlangsung dengan khidmat dan penuh dialektika. Para peserta aktif saling menanggapi, sehingga suasana diskusi menjadi lebih hidup. Kegiatan ini menghadirkan akademisi sekaligus pemantik diskusi, Ernestus Holivil, S.Fil., MPA., dan dipandu oleh moderator Arkadius Jomario, dengan melibatkan mahasiswa dalam membedah praktik kolonialisme modern yang masih terjadi hingga saat ini.
Dalam pemaparannya, Ernestus Holivil menyampaikan bahwa film yang ditonton bukan sekadar visualisasi fenomena di Papua, tetapi juga kritik tajam terhadap arah pembangunan di Indonesia. Menurutnya, Papua dapat dilihat sebagai simpul dari berbagai proyek pembangunan modern.
Ia menjelaskan bahwa film tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga refleksi kritis terhadap pembangunan. Pola pembangunan seperti yang ditampilkan, lanjutnya, bukan hal baru karena sudah ada sejak masa Orde Lama hingga kolonialisme, namun kini hadir dalam bentuk kolonialisme modern.
“Pembangunan yang bercorak ekstraktif bekerja melalui kebijakan, undang-undang, dan aturan yang dilegitimasi sebagai ilmu, lalu dijalankan dalam praktik,” ujarnya.
Ia menilai film tersebut sebagai provokasi intelektual yang mendorong publik untuk mempertanyakan arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, negara cenderung menggunakan perspektif ekonomi global dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan, padahal seharusnya hanya menjadi alat, bukan tujuan.
Ia juga menyoroti bahwa di Indonesia, termasuk di NTT, pertumbuhan ekonomi terus dijadikan ukuran utama. Hal ini memunculkan kritik bahwa pembangunan di Papua diperlakukan seperti agama sekuler yang menuntut ketaatan, meskipun tidak selalu memberikan kehidupan yang layak.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat Papua bukan sekadar infrastruktur seperti jalan, aspal, energi, atau ketahanan pangan, melainkan kualitas hidup yang bersumber dari pertanian, perkebunan, dan kehidupan sehari-hari.
