Menu

Mode Gelap
Aksi Seribu Lilin, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Flores KPA melalui GESLA Salurkan 4 Ton Beras untuk Korban Gempa di Flores Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Diskusi Reset Indonesia Soroti Ketimpangan dan Arah Pembangunan Menuju NTT Maju dan Sejahtera, Pemprov NTT Paparkan Capaian Dasa Cita Gempa M7,7 Guncang Flores, NTT, Peringatan Dini Tsunami Telah Berakhir Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Flobamoratas Dorong Perlindungan Ruang Hidup

Headline

IMPS Kupang Gelar Nobar dan Diskusi “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

Ernestus juga mengapresiasi keberanian film dalam membongkar mitos pembangunan. Ia menyebut adanya keterlibatan berbagai aktor, seperti investor, korporasi, tokoh agama, dan gereja dalam ekspansi kebijakan negara dan kapitalisme di Papua.

Ia menilai film dokumenter saat ini menjadi bagian dari gerakan kontra-hegemoni yang menghadirkan narasi perlawanan. Namun, ia mengkritik bahwa gerakan perlawanan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum membangun kolaborasi yang kuat.

Ia mencontohkan karya Dandhy Laksono dan Siti Ghalib yang dapat berkembang karena memiliki jaringan dan mitra dengan visi kemanusiaan yang sama. Ia juga menambahkan bahwa film dokumenter merupakan alat advokasi yang efektif di era digital.

Menurutnya, fenomena saat ini menunjukkan bahwa negara mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. “Seolah-olah negara menjajah rakyatnya sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi dalam dua level, yakni kultural dan politis. Secara kultural, pesta babi menjadi simbol solidaritas, sementara secara politis menjadi simbol perlawanan terhadap narasi pembangunan negara.

Ernestus juga menegaskan bahwa negara tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan korporasi dan oligarki yang memiliki relasi kuasa, permainan saham, dan kepentingan.

Selain itu, ia menilai film ini kuat dalam mengangkat isu ekologi, seperti kerusakan lingkungan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Ia menyoroti bahwa narasi seperti green economy, ketahanan pangan, dan transisi energi sering disampaikan negara, namun realitas di lapangan berbeda.

Ia merujuk pada pemikiran Amartya Sen yang menyatakan bahwa pembangunan adalah kebebasan, serta mengkritik pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan keadilan sosial karena sering memakan korban.

Ia juga menyoroti pendekatan militeristik dalam pembangunan yang dinilai menjadi salah satu penyebab gagalnya penyelesaian konflik di Papua. “Pendekatan militer jauh lebih dominan dibanding pendekatan humanis. Dialog yang humanis hampir tidak pernah terjadi,” tegasnya.

Di akhir, ia mengkritik film tersebut karena belum mampu menampilkan secara jelas aktor-aktor di balik layar yang menjadi bagian dari relasi kuasa dengan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Warga Padati CFD Kupang, Sambut Kehadiran Jokowi dengan Antusias

1 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Wawali Kota Kupang Luncurkan Program PKM Berdampak 2026

30 Juli 2026 - 16:07 WIB

KSPSI NTT Ajak Buruh dan Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Dinamika Ekonomi Global Saat Nobar Piala Dunia di Kupang

16 Juni 2026 - 05:38 WIB

PERMMABAR Kupang Bedah Pancasila dan Keadilan Sosial di Tengah Arus Pariwisata Super Premium Labuan Bajo

6 Juni 2026 - 16:57 WIB

FMN Kupang Bedah Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Bahas Dampak PSN di Papua dan NTT

29 Mei 2026 - 15:51 WIB

Trending di Suara Mahasiswa