Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Papua di NTT Dorong Persatuan dan Kesadaran Bangun Daerah Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, FOKMAP-NTT Rayakan Dies Natalis ke-IX di Kupang Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

Headline

IMPS Kupang Gelar Nobar dan Diskusi “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”

badge-check


					Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/ Perbesar

Foto Bersama Usai Diskusi. Foto: Dok. Yanto/

Ernestus juga mengapresiasi keberanian film dalam membongkar mitos pembangunan. Ia menyebut adanya keterlibatan berbagai aktor, seperti investor, korporasi, tokoh agama, dan gereja dalam ekspansi kebijakan negara dan kapitalisme di Papua.

Ia menilai film dokumenter saat ini menjadi bagian dari gerakan kontra-hegemoni yang menghadirkan narasi perlawanan. Namun, ia mengkritik bahwa gerakan perlawanan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum membangun kolaborasi yang kuat.

Ia mencontohkan karya Dandhy Laksono dan Siti Ghalib yang dapat berkembang karena memiliki jaringan dan mitra dengan visi kemanusiaan yang sama. Ia juga menambahkan bahwa film dokumenter merupakan alat advokasi yang efektif di era digital.

Menurutnya, fenomena saat ini menunjukkan bahwa negara mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. “Seolah-olah negara menjajah rakyatnya sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi dalam dua level, yakni kultural dan politis. Secara kultural, pesta babi menjadi simbol solidaritas, sementara secara politis menjadi simbol perlawanan terhadap narasi pembangunan negara.

Ernestus juga menegaskan bahwa negara tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan korporasi dan oligarki yang memiliki relasi kuasa, permainan saham, dan kepentingan.

Selain itu, ia menilai film ini kuat dalam mengangkat isu ekologi, seperti kerusakan lingkungan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Ia menyoroti bahwa narasi seperti green economy, ketahanan pangan, dan transisi energi sering disampaikan negara, namun realitas di lapangan berbeda.

Ia merujuk pada pemikiran Amartya Sen yang menyatakan bahwa pembangunan adalah kebebasan, serta mengkritik pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan keadilan sosial karena sering memakan korban.

Ia juga menyoroti pendekatan militeristik dalam pembangunan yang dinilai menjadi salah satu penyebab gagalnya penyelesaian konflik di Papua. “Pendekatan militer jauh lebih dominan dibanding pendekatan humanis. Dialog yang humanis hampir tidak pernah terjadi,” tegasnya.

Di akhir, ia mengkritik film tersebut karena belum mampu menampilkan secara jelas aktor-aktor di balik layar yang menjadi bagian dari relasi kuasa dengan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Pasar Gandeng UNDANA Cari Solusi Pasar Alak, Bimoku, dan Kuanino yang Sepi Pengunjung

23 Mei 2026 - 05:47 WIB

Rally Bistolen: Film “Pesta Babi” Ungkap Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 02:18 WIB

KPBH Kolhua Gelar Nobar Film “Pesta Babi”Refleksi Kritis Dampak PSN terhadap Masyarakat Adat

23 Mei 2026 - 01:30 WIB

IMMALA Kupang Gelar Nobar “Pesta Babi” Sebut Kebijakan PSN di Papua Bentuk Kolonialisme Modern

16 Mei 2026 - 07:53 WIB

GMKI Kupang Desak Polisi Bongkar Tuntas Kematian Fika Serwutun: Jangan Ada Rekayasa Kasus

15 Mei 2026 - 11:07 WIB

Trending di Politik & Hukum