Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Linus Lusi, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan diskusi yang menggabungkan gagasan ilmu pemerintahan dengan keterlibatan aktif mahasiswa. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun kesadaran dan kemandirian intelektual bagi generasi muda dalam mencermati berbagai proses kebijakan yang tengah dijalankan oleh negara.
Menyoroti peran pemerintah dalam mendorong perekonomian di NTT, Linus Lusi menyatakan bahwa dampaknya sangat signifikan. Saat ini, tercatat sebanyak 3.400 unit koperasi atau kelompok usaha telah terbentuk dan berhasil memberikan kemandirian ekonomi bagi warga desa.
“Kemandirian ekonomi ini berkaitan erat dengan kemandirian pangan yang modern. Dengan demikian, masyarakat memiliki daya tawar yang lebih baik dalam perekonomian, di mana koperasi menjadi ujung tombaknya,” ujarnya.
Untuk memperkuat koperasi di tingkat lokal, Dinas Koperasi dan UKM NTT menjalankan program konkret berupa pendampingan pengurus, serta monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Linus mengakui bahwa banyak koperasi di NTT yang belum berkembang aktif karena kurang memperhatikan instrumen perencanaan keuangan, khususnya Rencana Anggaran Pendapatan (RAP).
“Instrumen RAP sangat krusial. Kami mewajibkan penyusunan dan evaluasi RAP setiap tahun, yang batas waktunya berakhir pada bulan Maret. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk memberikan pendampingan yang tepat sasaran,” jelasnya.
