Dalam diskusi tersebut, Gress juga mengkritik proyek-proyek transisi energi yang menurutnya banyak diputuskan tanpa melibatkan masyarakat lokal.
“Transisi energi ini sebenarnya untuk siapa? Proyek-proyek raksasa ini seringkali tidak tercatat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) atau perencanaan lokal yang partisipatif,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan Flores sebagai pulau panas bumi pada 2017 serta eksploitasi biomassa di Timor dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat.
“Faktanya, banyak proyek energi baru ini tidak pernah masuk dalam rencana pembangunan daerah yang inklusif. Kebijakan yang dipaksakan dari Jakarta ini mengabaikan kedaulatan lokal. Jika dibiarkan, dampaknya akan seperti ‘penjajahan baru’ di mana masyarakat lokal hanya menanggung beban kerusakan lingkungan sementara keuntungan dinikmati pihak lain,” jelasnya.
Gress juga mengajak masyarakat untuk terus membangun solidaritas antar-daerah dan belajar dari perjuangan masyarakat Papua.
“Saya belajar bahwa suara masyarakat adat harus didengar, bukan dibungkam. Meskipun saya tidak memiliki kekuasaan politik, saya merasa terpanggil untuk meneruskan suara-suara dari akar rumput ini. Apa yang terjadi di Papua dan NTT adalah cerminan dari kegagalan negara dalam melindungi warganya yang paling rentan,” pungkasnya.
