Terkait BPJS, ia menilai terdapat kejanggalan ketika pekerja perusahaan justru menerima manfaat dari pemerintah.
“Apakah itu termasuk korupsi atau tidak? Karena ini tanggung jawab perusahaan, tetapi dibebankan kepada negara. Untuk klaim saja sulit,” tegasnya.
Ia menyebut klaim yang paling sulit meliputi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Selain itu, KSBSI juga menyoroti praktik pengusaha yang mengaku sebagai usaha mikro untuk menghindari kewajiban, lemahnya pengawasan data usaha oleh pemerintah, serta persoalan di pelabuhan dan bandara, termasuk stigma premanisme dan ketimpangan antara pekerja outsourcing dan pekerja organik.
“Kalau di pelabuhan terus dibiarkan, dampaknya sampai keluar NTT, masyarakat menjadi takut. Itu objek vital, harus aman,” ujarnya.
Dalam konteks kepemimpinan, ia menegaskan bahwa kepala daerah adalah “bapak” bagi masyarakat dan harus terbuka terhadap aspirasi.
“Kalau kita tidak menemui gubernur, maka kita keliru. Kita harus bertemu, karena dia adalah bapak. Bapak yang baik harus mendengar anak-anaknya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik penempatan pejabat di Dinas Tenaga Kerja yang dinilai tidak sesuai kompetensi.
“Yang mengurus tenaga kerja justru berlatar belakang perikanan, itu tidak sesuai. Tentu menjadi tidak efektif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa aksi buruh bukanlah tindakan kontra produktif, melainkan bentuk teguran yang konstruktif.
“Jangan melihat aksi sebagai sesuatu yang kontra produktif, justru itu produktif. Teguran yang nyata itu lebih baik,” tegasnya.
KSBSI berharap para pemimpin tidak melupakan asal-usulnya dan menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat.
“Pemimpin jangan lupa dari mana dia berasal. Jangan hanya menerima, suatu saat NTT harus memberikan kontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan melihat kami sebagai provokator. Yang kami perjuangkan ini untuk semua. Ini soal kemanusiaan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa aksi buruh di Kupang selama ini berjalan aman dan tertib serta bukan merupakan pilihan utama.
“Kami tidak mungkin merusak milik sendiri. Itu adalah pilihan terakhir. Pemimpin yang baik harus menerima, menindaklanjuti, dan melakukan evaluasi. Jika tidak mampu, sebaiknya tidak menjadi pemimpin,” pungkasnya.
Kontributor: Yanto
